DARAS dan Pemkab Tapsel Bahas PLTA Batangtoru.

Harian 9 author photo
TAPSEL|H9
Dewan Adat Raja Angkola Sipirok (DARAS) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) melakukan pertemuan membahas aktivitas dan prosfek pembangunan Pembanglit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (18/10/2018).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel Drs. Parulian Nasution, MM, Kabag Humas dan Protokol Isnut Siregar, Kabag Hukum Moh. Said, Kabid Hubin Disnaker Rudy Pribadi dan Kasubbag Publikasi Ucok Mulia Sontang Siregar, perwakilan PT. NSHE Ari HRD serta pengurus DARAS.

Pada kesempatan  itu, Sekdakab Tapsel Drs. Parulian Nasution, MM mengucapkan terima kasih atas pertemuan dan kedatangan DARAS ke kantor Bupati ini dan semoga dengan kedatangannya kemari dapat meningkatkan atau menjalin silaturahmi yang baik antara pemerintah dan DARAS

Menurut Parulian, adapun mengenai pembangunan PLTA Batangtoru yang berkapasitas 510 MV, merupakan PLTA terbesar kedua di Indonesia dan pembangunannya tidak akan merusak lingkungan hidup yang ada disekitar lokasi pembangunan tersebut karena dari total HGU yang diberikan hanya 25% yang terpakai, dengan jumlah tenaga kerja sesuai Amdal 75 persen masyarakat lokal.

“ PLTA tidak hanya mengharapkan profit, fungsi sosial juga berjalan, seperti pemberian asupan gizi kepada ibu hamil dan anak, adanya penanaman pohon yang dilakukan sebagai Bank makanan untuk satwa yang ada di lokasi pembangunan PLTA tersebut, sehingga dengan adanya PLTA ini nantinya, maka akan ada efisiensi anggaran negara mencapai kurang lebih 6 triliun rupiah per tahun, “ terang Parulian.

Parulian juga berharap dengan adanya pertemuan yang berkelanjutan ini, untuk dapat kiranya menghasilkan komunikasi yang baik dan pihak DARAS dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan PLTA ini.

“ Bila ada informasi yang keliru, mohon didiskusikan dengan pemangku kepentingan untuk menjaga kekondusifan di masyarakat, karena, keberadaan Pemkab Tapsel pada pembangunan PLTA adalah sebagai perpanjangan pemerintah pusat dan tidak akan melakukan intervensi terhadap pembangunan. Adapun Izin pembangunan PLTA sudah dilengkapi oleh perusahaan secara keseluruhan, “ katanya.

Menyangkut tenaga kerja asing yang bekerja di PLTA tersebut, Parulian mengklaim semua TKA adalah legal dan bila ada permasalahan mohon dapat dikomunikasikan dengan dinas ketenagakerjaan, apalagi kebutuhan tenaga kerja masih sedikit, karena pembangunan hanya masih sebatas pembukaan jalan.

Sedangkan menyangkut pertemuan raja-raja luat dengan pihak perusahaan sangatlah bagus, akan tetapi itu tergantung pihak perusahaan, kita akan lihat urgensinya. Pemkab tidak akan mau mengintervensi perusahaan, tapi perusahaan harus dapat menerima saran yang baik dalam melaksanakan pembangunan PLTA tersebut.

“ Pemkab Tapsel tidak akan membiarkan masyarakat untuk tidak menikmati pembangunan PLTA khususnya sebagai tenaga kerja, karena bagaimanapun kehadiran investor di bumi Tapsel tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, “ katanya.

Sementara perwakilan PT. NSHE Ari HRD mengucapkan, terimakasih atas kunjungan yang sudah mendukung percepatan pembangunan PLTA dan pada prinsipnya perusahaan tidak pernah menutup diri atas saran yang disampaikan, khususnya dari pihak Pemkab Tapsel dan raja-raja Tabagsel.

“ Memang masih ada sedikit permasalahan, tapi kami tetap akan menyelesaikan dengan mencari penyelesaian yang baik dan kami berharap pembangunan PLTA ini dapat memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat Tabagsel khususnya masyarakat Tapsel, “ imbuhnya.



Komentar Anda

Berita Terkini