Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Sukses Atas Terbentuknya PD BARUPAS KOTA MEDAN Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Kepada Saudara Ir. KHAIRI AMRI Atas Terpilih Menjadi KETUA PW BARUPAS SUMATERA UTARA PERIODE 2018 - 2023

Diharapkan Ranpermenaker Tentang Kerja Rumahan Dipercepat

Harian 9 author photo
MEDAN| H9
Pada saat ini perkembang sektor perindustrian yang terjadi sejak era revolusi industri hingga pertengahan abad ke-19 menimbulkan fenomena baru yang dikenal sebagai putting out system (POS) atau  cara kerja subkontrak . Sistem tersebut adalah salah satu perwujudan pekerjaan subkontrak. Namun dikarenakan upah pekerja rumahan masih kecil maka diharapkan Ranpermenaker segera dipercepat dalam melindungi upah pekerja rumahan.

Tim perumus Ranpermenaker yang dipimpin oleh Prof. Payaman Simanjuntak mengatakan, perkembangan hubungan industrial era globalisasi perusahaan banyak memberikan sebagian pekerjaan kepada pekerja/buruh rumahan. Pemberian pekerjaan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh 
rumahan merupakan upaya mempercepat dan membuka lapangan pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh rumahan. 

"Hal itu  sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja," katanya di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Selasa (23/10/2018) Siang.

Hingga saat ini pekerja/buruh rumahan tidak mendapat perlindungan dan kepastian  hukum yang sama seperti pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja. Bahkan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk pekerja/buruh rumahan.

"Persoalan ini memang sangat menyita waktu, namun kita tetap berupaya agar rumusan ini dipercepat agar para pekerja rumahan mendapatkan payung hukum," ungkapnya.

Direktur Yayasan Bitra Indonesia Diana mengatakan, pekerja rumahan telah teridentifikasi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Pekerja rumahan di Indonesia tersebar di berbagai penjuru daerah, beberapa telah 
dapat teridentifikasi, namun masih banyak yang belum dapat ditemukan. 

"Secara faktual, pekerja rumahan di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai seorang pekerja dikarenakan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal," imbuhnya.

Padahal, Pekerja Rumahan memiliki tanggung jawab sebagai anggota untuk kian meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja. Belum pekerja rumahan punya peran ganda, selain mengerjakan pekerjaan tersebut juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya.

"Harapan peningkatan kesejahteraan pekerja rumahan telah diinisiasikan dengan upaya pembentukan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan pekerja rumahan di Indonesia," tuturnya.

Demi tercapainya regulasi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja rumahan dan sekaligus secara holistik mencakup kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam fenomena pekerja rumahan, telah terbentuk tim penyusun skema rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). 

"Tim Penyusun sudah membuat draft peraturan yang diharapkan dapat melindungi dan mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak yang terlibat termasuk pekerja rumahan," pungkasnya.(Jae9)



Komentar Anda

Berita Terkini