Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Sukses Atas Terbentuknya PD BARUPAS KOTA MEDAN Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Kepada Saudara Ir. KHAIRI AMRI Atas Terpilih Menjadi KETUA PW BARUPAS SUMATERA UTARA PERIODE 2018 - 2023

Bawaslu Paluta Ingatkan Caleg Untuk Tidak Pasang APK Di Angkot

Harian 9 author photo
Komisioner Bawaslu Kabupaten Paluta.

PALUTA| H9
Badan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menghimbau para calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019, tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di angkutan umum atau angkot. Hal itu dilakukan Bawaslu karena pihaknya mulai banyak menemukan gambar para calon anggota legislatif (caleg) di angkutan umum (angkot) yang beroperasi di sekitaran kabupaten Paluta. 

Ketua Bawaslu Paluta Panggabean SH didampingi Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal, Mus Muliadi Siregar SHi dan koordinator divisi OSDM, Data dan Informasi Rizky Athia Arfa Hasibuan SH mengatakan bahwa angkot termasuk tempat-tempat atau wahana yang tidak diperbolehkan untuk kampanye.

“Angkot itu unit angkutan publik, bukan bagian dari alat peraga kampanye yang ditetapkan oleh KPU," ujar Panggabean SH kepada wartawan, Kamis (22/11).

Bahkan katanya, pemasangan APK berupa stiker kampanye di angkot tersebut melanggar sejumlah aturan yang ada.

Dijelaskannya, selain melanggar PKPU nomor 33 Tahun 2018 tentang kampanye, ada juga aturan SK Menteri Perhubungan tentang uji laik kendaraan, serta peraturan lalulintas yang tercantum dalam UU Lalulintas nomor 22 tahun 2009. Mengenai hal itu, pihaknya meminta kepada pengelola kendaraan angkutan umum (angkot) di  Kabupaten Paluta untuk segera mencopot gambar-gambar yang berhubungan dengan Pileg.

“Kami menghimbau agar para pemilik angkot atau angkutan umum di wilayah kabupaten Paluta untuk segera mencopot banner (one way) bergambar caleg yang menempel di bagian angkot yang beroperasional karena ada aturan yang dilanggar,” jelasnya.

Jika masih saja ada yang tidak menghiraukan atau pun masih tidak dilepas oleh pihak masing-masing caleg terkait APK atau bahan sosialisasi tersebut, ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi secara teknis dengan Dishub Paluta dan Polres Tapsel untuk tindak lanjutnya.

Senada, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Mus Muliadi Siregar SHi mengatakan bahwa selain aturan yang ada pada Kemenhub, pihak penyelenggara juga mengatur larangan tersebut dalam PKPU Nomor 33 tahun 2018 untuk menciptakan situasi kampanye yang aman dan adil.

“Yang boleh dipasan atau ditempeli APK berupa stiker caleg itu kenderaan pribadi dan mobil operasional. Itupun ada aturan khususnya,” ujarnya.

Aturan khusus tersebut juga dijelaskan bahwa mobil ‘branding’ baik kenderaan pribadi maupun operasional parpol diperbolehkan dengan sejumlah aturan khusus yang telah ditetapkan.

Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait untuk tundak lanjutnya. Selain itu pihaknya akan menyurati seluruh Parpol dan Caleg untuk tidak melanggar aturan terkait pemasangan APK sesuai ketentuan yang berlaku. (ASR9)
Komentar Anda

Berita Terkini