Walikota Padangsidimpuan Himbau ASN Tidak Gunakan LPG 3 Kg

Harian 9 author photo

PADANGSIDIMPUAN| H9
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 511.1/5900/2018 tertanggal 6 Nopember 2018 yang isinya antara lain melarang setiap Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) menggunakan gas bersubsidi atau LPG  3 kilogram di rumah maupun tempat usaha.

Surat edaran itu diterbitkan dalam rangka penegasan sasaran penyaluran/pengguna gas bersubsidi, sekaligus mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kg di lapangan, yang berdampak terhadap kebutuhan rakyat kecil.

Sebagai laporan dan pemberitahuan, surat edaran itu dikirim ke Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD dan Kapolres Kota Padangsidimpuan, pimpinan Pertamina Region I Medan dan Ketua Hiswana Migas.

“Saya menghimbau kepara para ASN dan PNS untuk tidak menggunakan gas LPG ukuran 3 Kg, karena itu merupakan kebutuhan untuk rakyat kecil dan duiharapkan surat edaran Walikota ini dapat dipatuhi,“ ujar Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Jumat (9/11)

Adapuan isi surat edaran Walikota Padangsidimpuan tentang penggunaan LPG bersubsidi 3 Kg bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan rumah tangga itu terdiri dari enam point, terdiri dari, LPG bersubsidi tabung isi 3 Kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Antara lain masyarakat yang tergolong  keluarga pra sejahtera atau miskin.

Mengimbau seluruh ASN/PNS di Pemko Padangsidimpuan untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan segera sosialisasikan surat edaran tersebut kepada jajarannya, Camat se Kota Padangsidimpuan diinstruksikan untuk mengimbau seluruh warga dan pelaku usaha di wilayah tugas masing-masing (seperti hotel, rumah makan, usaha kecil menengah dan besar dengan aset di atas Rp.50 juta) untuk tidak memakai LPG bersubsidi 3 Kg.

Kemudian, setiap pangkalan dilarang untuk  mendistribusikan langsung LPG subsidi 3 Kg ke pengecer. Wajib mengutamakan masyarakat Rumah Tangga Akhir (RTA) dan dilarang keras mengecer keliling, setiap pangkalan juga dilarang keras menyalahgunakan isi tabung LPG bersubsidi. 

Menjual LPG bersubsidi tabung 3 Kg sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan dan menaati perundang-undangan yang berlaku dan apabila ditemukan pangkalan yang tidak mengindahkan surat edaran itu maka dikenakan sanksi keras hingga pencabutan izin usaha.

Setiap pangkalan wajib memenuhi segala persyataran, baik fasilitas maupun peralatan dan keamanan lainnya. Seperti bangunan wajib memiliki ventilasi yang cukup, memasang papan nama pangkalan dan HET. 

Sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum dan setiap pangkalan wajib menyediakan racun api, cap atau stempel pangkalan timbangan dan bak pendeteksi kebocoran LPG bersubsidi 3 Kg. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar



Komentar Anda

Berita Terkini