Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Sukses Atas Terbentuknya PD BARUPAS KOTA MEDAN Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi Beserta Seluruh Jajaran wartawan dan staf HARIAN9, Mengucapkan Selamat Kepada Saudara Ir. KHAIRI AMRI Atas Terpilih Menjadi KETUA PW BARUPAS SUMATERA UTARA PERIODE 2018 - 2023

Masalah Ketenagakerjaan di Tapsel Masih Cukup Kompleks

Harian 9 author photo
TAPSEL| H9
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia bergerak sangat dinamis seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, kemajuan teknologi dan industri. Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri, maka pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Mochamad Cahyohadi Soelarto, saat menjadi narasumber pada sosialisasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapsel, di Aula Bappeda Jalan. Prof. Lafran Pane Sipirok, Senin (3/11/2018).

Sosialisasi yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Ketenagakerjaan serta dari Akademik dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tapsel, juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel Drs. Parulian Nasution MM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapsel Amros Karangmatua SH, serta peserta sosialisasi.

Lebih lanjut dikatakan, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

“ Dengan demikian RTKD ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemkab Tapsel, yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Tapse, “ terangnya

Sementara itu, Sekdakab Tapsel Drs. Parulian Nasution MM menyampaikan, pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

Disamping itu juga guna mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sampai saat ini katanya, masalah ketenagakerjaan masih cukup kompleks, seperti besarnya jumlah penganggur. Bahkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) selama kurn waktu empat tahun (2013-2017) jumlah penganggur terbuka di Kabupaten Tapsel mencapai 8.258 orang atau 5,80 persen.

“ Ini disebabkan kualitas tenaga kerja yang relatif masih rendah, serta informasi pasar kerja yang relatif masih terbatas, permasalahan menyangkut pengupahan pekerja yang masih rendah baik yang diakibatkan produktivitas pekerja yang masih rendah maupun akibat penerapan upah yang diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang menuntut perumusan kebijakan yang komprehensif yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, “ ujar Parulian.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapsel Amros Karangmatua SH mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui pentingnya penyusunan RTKD dalam kurun lima tahun untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

“ RTKD tahun 2018-2023 yang akan di susun ini dapat dijadikan acuan oleh setiap instansi sektoral dan pemerintah Kabupaten / Kota dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi dan programnya, “ terang Amros.  (Wan9)


Komentar Anda

Berita Terkini