MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Muhammadiyah Kota Medan Desak Pemerintah Indonesia Segera Sikapi Penindasan Terhadap Muslim Uighur

Harian 9 author photo

MEDAN|H9 
Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Medan Rafdinal, S.Sos.,MAP menyampaikan,  Muhammadiyah Kota Medan mengutuk penyiksaan dan penindasan yang dilakukan komunis Cina terhadap Muslim Uighur.  Sekaligus menyerukan kepada  Pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Cina agar menghentikan penindasan dan penyiksaan terhadap Muslim Uighur dan menghimbau dunia islam bersatu membela Muslim Uighur. Hal itu disampaikannya di Medan, Rabu (19/12/2018). 


"Kita memdesak Pemerintah Indonesia segera menyikapi dugaan persekusi terhadap komunitas Muslim Uighur oleh pemerintah Cina itu,"  ucap Rafdinal yang juga Wakil ketua GNPF ulama Sumut ini.

Disebutkannya, sebagaimana informasi yang didapat,  Cina dituding telah menahan ribuan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya tanpa proses pengadilan di wilayah Xinjiang barat.  Cina dilaporkan telah menjalankan kamp-kamp yang menahan warga Muslim di Xinjiang. 

"Dalam sebuah laporan, warga Muslim termasuk etnis Uighur menghadapi pembatasan aktivitas peribadatan dan indoktrinasi paksa pemerintah Cina. Sebanyak 1 juta etnis Uighur dan warga Muslim dilaporkan telah dipaksa berada di kamp tersebut," ucapnya Rafdinal, yang saat ini caleg DPRD Medan  Dapil Medan IV Nomor urut 4 dari PAN.  

Maka diminta kepada Pemerintahan Indonesia dan Negara-negara Arab bersatu untuk memberi sanksi kepada Cina atas perlakuan terhadap Muslim Uighur.  Sehingga penanganan massal terhadap etnis Uighur di Xinjiang segera kerakhir. 

Dikatakannya, sesuaim informasi yang diterima, Lembaga internasional, PBB bersama lebih dari 12 negara menyerukan agar Beijing mengakhiri penanganan massal terhadap etnis Uighur di Xinjiang. PBB juga telah meminta pemerintah Cina untuk membuka akses langsung ke Xinjiang. 
Tujuan kunjungan itu untuk memverifikasi laporan pelanggaran HAM yang dilakukan Cina terhadap etnis minoritas Muslim di Xinjiang. PBB ingin Cina terlibat dalam dialog mengenai masalah tersebut. Bahkan, PBB menawarkan bantuan teknis untuk menangani ekstremisme yang selalu digunakan Cina sebagai alasan menindak keras Uighur.

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan dihuni mayoritas Muslim dunia, Indonesia perlu membela etnis Uighur dan mendesak Cina menghentikan kamp dan diskriminasi di Xinjiang," tegasnya. (01)
Komentar Anda

Berita Terkini