MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Pro dan Kontra Kotak Suara Kardus

harian9.com author photo

ACEH TAMIANG| H9
Polemik pro dan kontra terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) selaku lembaga penyelenggara Pemilu untuk menggunakan kotak suara tambahan yang terbuat dari bahan kardus, hal itu dianggap oleh banyak pihak tidak aman dan rawan terhadap upaya manipulasi. 

Ir. Izuddin Mantan Ketua KIP Aceh Tamiang Periode 2008-2013, Komisioner KIP Aceh Tamiang Periode 2013-2018 ditemui di sela-sela aktivitasnya menghadapi Pemilu 2019, terkait hal tersebut disampaikannya, wajar ketika masyarakat meragukan keamanan setumpukan dokumen penting, yang menjadi alat penentu hidup dan mati bagi partai politik, serta calon anggota legislatif kepada sebuah kotak yang terbuat dari kardus.

"Dalam menghadapi situasi ini, terlihat sepertinya KPU agak kewalahan, ketika menjawab persoalan ini, mereka coba melakukan uji kekuatan kotak suara kardus tersebut, dengan cara merekamnya dalam bentuk video, lalu menyebarluaskannya ke dunia maya sebagai salah satu upaya pembelaan diri," ujarnya,  Selasa (18/12/2018).

KPU juga berupaya meyakinkan publik dengan mengatakan bahwa kotak kardus dengan kualitas yang lebih buruk sudah pernah digunakan pada pemilu 2014 lalu, dan tidak ada persoalan keamanan yang mencuat, namun upaya  tersebut kelihatannya tetap saja tidak merubah keadaan, karena mulai dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. 

Iziddin menambahkan, masyarakat awam, maupun peserta pemilu yang diakui atau tidak, banyak yang kurang memahami prosedur dan Standar Operasional  (SOP) yang digunakan dalam menjalankan seluruh proses pemilu di Indonesia, maka perlu menyamakan persepsi tentang makna kata aman yang diharapkan dari kotak suara kardus.

Penyimpanan surat suara, berita acara serta dokumen lainnya di dalam kotak suara sebenarnya ditujukan tidak lebih sebagai sebuah prosedur standar pengamanan dokumen secara administratif yang disimbolkan dengan menempatkannya ke dalam sebuah kotak suara yang tertutup, bergembok dan diberi segel. 

Jika menggunakan defenisi pengamanan dalam arti yang sebenarnya, penggunaan kotak suara yang terbuat dari aluminium juga sebenarnya sama sekali jauh dari yang namanya aman.

Selama ini, banyak pihak beranggapan bahwa peluang kecurangan terbesar akan terjadi pada saat dilakukan pergeseran/pengiriman kotak suara yang berisi dokumen dari Desa ke gudang penyimpanan logistik pemilu di kecamatan pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 

Mereka berasumsi bahwa di tengah perjalanan, kotak suara kardus tersebut akan dengan sangat gampang dibongkar dan diganti isinya dengan dokumen lain, untuk tujuan memenangkan partai politik atau calon anggota legislatif tertentu.

"Penyerahan dokumen Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (yang biasa dikenal dengan nama Model C1) oleh ketua KPPS kepada masing-masing saksi partai politik serta Pengawas TPS dan/atau PPL, serta  satu exemplar Model C1 akan ditempelkan di papan pengumuman, dan 1 exemplar Model C1 berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara bersama berbagai dokumen dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, lalu digembok dan diberi segel, ini merupakan bagian dari kategori keamanan," jelasnya.

Kecurangan, serta tidak amannya isi kotak kardus, hanya mungkin dilakukan apabila empat pihak, yaitu KPPS, Polisi PAM TPS, Linmas dan Panwas TPS atau PPL secara bersama membuat persekongkolan, tapi itu bukan suatu hal yang mudah. 

Hakikat pengamanan dokumen pemilu yang sesungguhnya bukan bergantung kepada seberapa kokoh kotak suara yang digunakan, melainkan ada pada seberapa baik SOP yang dibuat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan KPU. 

"Jika saya diminta untuk memilih, menggunakan kotak suara yang terbuat dari kardus, tapi disertai dengan SOP yang baik, atau menggunakan kotak suara dari plat baja, namun tanpa SOP yang jelas, maka akan lebih baik memilih Kotak Suara dari Kardus tapi disertai SOP yang baik," tegas Izuddin. (Dani9).
Editor: Mardan H Siregar

(Foto: Amnur Dani)












Komentar Anda

Berita Terkini