MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Rafdinal. S.Sos MAP: Dinsos Sumut Tidak Tansparan Untuk Panti Asuhan

harian9.com author photo
MEDAN| H9
Ketua Forum Wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (FW LKSA–PSAA) Provinsi Sumatera Utara Rafdinal. S.Sos MAP menyampaikan, Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Sumut) tidak transparan dalam hal anggaran untuk Panti Asuhan di Sumatera Utara. 

Hal itu terungkap saat Audensi dan rapat dengar pendapat FW LKSA-PSAA Sumut kepada Komisi E DPRD Sumut yang dipimpin langsung Ketua Komisi E   H. M. Dahril Siregar, SE dan dihadiri Anggota Komisi E yakni H. Syamsul Bahri Batubara SH, serta Dra Delmeria. 

Sementara itu ketua FW LKSA-PSAA Sumut dipimpin Ketua Umum Rafdinal S. Sos. MAP Sumatera Utara bersama beberapa pimpinan dan staff. 

"Sejak 2015, Panti Asuhan di Sumatera Utara (Sumut) tidak pernah lagi dapat bantuan dari pemerintah provinsi lewat Anggaran Perbelanjaan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara. Karena memang dinas semacam enggan untuk memasukkan alokasi anggarannya buat panti Asuhan," ucap Rafdibal. 

Namun meski demikian, Pengurus dan pengelola sekira 200 Panti Asuhan di Sumut terus berjuang dan berikhtiar untuk menyiasati persoalan ini, dengan mencari dukungan dari kepada pihak yang memang memiliki kepedulian terhadap nasib anak yatim. 

“Selama ini panti asuhan hidup karena adanya bantuan dari masyarakat, donatur dan lain-lain bukan karena ada bantuan dari pemerintah itulah perjuangan setiap pimpinan panti yang diperhitungkan kurang lebih 200 panti asuhan swasta di Sumatera Utara ini," Kata Rafdinal yang saat ini maju sebagai Calon Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4, Daerah Pemilihan IV   

Disebutkannya. padahal jelas dalam UUD 1945  pasal 34 ayat menegaskan, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya sangat kecil perhatian Pemerintah Sumut melalui Dinas sosial Sumut terhadap panti asuhan yang ada di Sumatera Utara ini. 

Mendengar paparan yang disampaikan Rafdinal, Ketua Komisi E DPRD Sumut H. M. Dahril Siregar, SE langsung menanggapi dengan serius dan berjanji akan segera memanggil BPJS dan Dinas Sosial serta pihak terkait untuk bertemu dengan perwakilan panti asuhan. Maka  Dahril memerintahkan stafnya untuk menjadwalkan agenda pertemuan tersebut. (raf)



Komentar Anda

Berita Terkini