MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

KPPU Medan Gelar Sidang 4 Perkara Persekongkolan Tender

harian9 author photo
KPPU Medan menggelar Persidangan Perkara Persekongkolan Tender di Medan. Sidang yang digelar pada Selasa (29/1/2019


MEDAN| H9
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar Persidangan Perkara Persekongkolan Tender di Medan. Sidang yang digelar pada Selasa (29/1/2019) antara lain Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Perkara No. 13/KPPU-L/2018 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan nasional WIlayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2017. 

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 14/KPPU-L/2018 terkait Terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 18/KPPU-L/2018 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018, dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 23/KPPU-L/2018 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi  Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara  APBN Tahun Anggaran 2018.

Untuk Perkara No. 13/KPPU-L/2018, agenda sidang yang digelar adalah pembacaan dan penyerahan tanggapan dari para terlapor yaitu PT. Karya Agung Pratama Cipta sebagai Terlapor I, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Terlapor II, PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pelaksanaan Jalan nasional WIlayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sebagai Terlapor IV. 

Sidang dipimpin oleh ketua majelis komisi M. Afif Hasbullah dan didampingi oleh Ukay Karyadi serta Kodrat Wibowo yang masing-masing sebagai anggota majelis komisi.  

Sementara, untuk Persidangan Perkara No. 14/KPPU-L/2018, Perkara No. 18/KPPU-L/2018 dan Perkara No. 23/KPPU-L/2018 merupakan sidang perdana dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dari Investigator KPPU. Dalam LDP nya, investigator menyatakan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 UU 5/99 terkait persekongkolan tender dan merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. Majelis komisi pada ketiga perkara tersebut adalah Guntur Syahputra Saragih, Yudi Hidayat dan Dinni Melanie.

Adapun yang menjadi terlapor pada Perkara No. 14/KPPU-L/2018 adalah PT. Dewanto Cipta Pratama sebagai Terlapor I, PT. Bangun Mitra Abadi sebagai Terlapor II dan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor III. 

Untuk Perkara No. 18/KPPU-L/2018, yang menjadi terlapor adalah PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Terlapor I, PT. Razasa Karya sebagai Terlapor II dan Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2018 Sebagai Terlapor III. Sedangkan yang menjadi terlapor pada Perkara No 23/KPPU-L/2018 adalah PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Terlapor I, PT. Sekawan Jaya Bersama sebagai Terlapor II, PT. Fifo Pusaka Abadi sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebagai Terlapor IV.

Agenda sidang perkara Perkara No. 14/KPPU-L/2018, Perkara No. 18/KPPU-L/2018 dan Perkara No. 23/KPPU-L/2018 selanjutnya adalah tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dari para Terlapor yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 bertempat di Medan. Dalam kesempatan tersebut nantinya baik terlapor maupun investigator diberikan kesempatan untuk mengajukan nama-nama saksi dan nama ahli. 

Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Medan menyampaikan bahwa KPPU menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan ini akan berjalan fair sesuai dengan prinsip due process of law dan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat ikut mengawal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan dapat melahirkan keadilan sehingga nantinya dapat tercipta persaingan yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa,imbuhnya. (Jae9)

Komentar Anda

Berita Terkini