MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

KPU Paluta Rakor Bersama PPK Terkait DPTb Dan DPK Pemilu 2019

harian9.com author photo
KPU Paluta gelar Rakor terkait DPTb dan DPK untuk Pemilu 2019 bersama PPK se kabupaten Paluta di aula Hotel Mitra Indah, Gunungtua, kecamatan Padang Bolak, Kamis (17/1).(AKHIR S RAMBE)


PALUTA| H9
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Pauta) mengadakan rapat koordinasi bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK) se kabupaten Paluta terkait penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 di aula Hotel Mitra Indah, Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kamis (17/1).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota PPK dan sekretaris dibuka oleh ketua KPU Paluta Ongku Syah Harahap SE dan dihadiri oleh kordiv hukum Yusran Harahap, kordiv program dan data Lidiyawati Harahap kordiv Sosdiklih, SDM dan Parmas M Nafsir Rambe SPd dan Kordiv teknis penyelenggara Herisal Lubis SH yang juga bertindak sebagai narasumber serta sekretaris KPU Panjang Matua Harahap.

Ketua KPU Paluta Ongku Syah Harahap SE menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu tahun 2019.

“Rakor ini sangat penting dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPK untuk disampaikan secara berjenjang kepada PPS terkait proses pendataan DPTb dan DPK serta mekanismenya,” ujarnya. 

Selain itu, rakor ini juga dimaksudkan agar PPK dan PPS dapat segera melakukan pendataan warga diwilayahnya yang berpotensi menjadi pemilih DPTb maupun DPK.

Untuk itu, ia berharap agar seluruh PPK dengan bekerjasama dengan PPS serta stake holder di daerah masing-masing untuk dapat segera menjaring dan mendata warga yang belum terdaftar di DPTHP-2 serta berpotensi dimasukkan dalam DPTb dan DPK agar busa memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019 sesuai aturan yang berlaku.

Sementara, kordiv Sosdiklih, SDM dan Parmas M Nafsir Rambe SPd dalam pemaparannya menjelaskan bahwa DPTb adalah pemilih yang sudah terdaftar di DPT suatu tempat pemungutan suara (TPS) yang karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS bersangkutan.

Dia mencontohkan, pemilih pindahan pada hari pemungutan suara tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sesuai e-KTP.

“Sebagai contoh mahasiswa, santri, atau pekerja yang tidak mungkin pulang ke kampung halamannya meski diliburkan. Mereka tidak dapat pulang ke rumah asal sesuai e-KTP, mereka itu yang nantinya mengurus daftar pemilih pindahan,” ungkap dia.
Selain itu, pemilih menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, dan/atau tertimpa bencana alam.

Nafsir mengatakan pemilih yang masuk kategori pemilih DPTb harus menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dan salinan bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di suatu TPS. Nanti, petugas pemungutan suara di tempat tujuan akan memberikan formulir model A5-KPU.

Senada, kordiv Teknis Penyelenggara Herisal Lubis SH juga menjelaskan bahwa daftar pemilih khusus (DPK) adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pada saat pemungutan suara, pemilih yang masuk kategori DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP kepada petugas.

“Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP. Petugas harus bisa membedakan apakah yang bersangkuta berhak untuk memberikan hak suaranya di seluruh kategori surat suara, jika tidak, berikan kertas suara yang bisa ia berikan hak suaranya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap agar para peserta rakor yakni PPK dapat segera melakukan pendataan untuk DPTb dan DPK dengan berkoordinasi dengan PPS serta stakeholder seperti kades dan tokoh masyarakat demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang baik khususnya di kabupaten Paluta. (ASR9)
Komentar Anda

Berita Terkini