MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

3 Kiat Pemerintah Jaga Inflasi di Tahun 2019

harian9 author photo


JAKARTA| H9
Pemerintah memutuskan tiga langkah strategis untuk menjaga tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam kisaran 3,5%±1% sesuai sasaran tahun 2019 dalam Rapat Koordinasi antar pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di Jakarta, Selasa (29/01).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjio, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BULOG Budi Waseso, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Langkah pertama adalah menjaga volatile food maksimal di kisaran 4-5 persen. Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

Merujuk pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, memberikan prioritas kepada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

Kedua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional dan tingkat Provinsi tahun 2019-2021.

Ketiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi pada bulan Juli 2019. Rakornas selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Rakor Pusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Langkah ini diyakini akan memperkuat pengendalian inflasi, dimana pada 2018 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) juga terkendali pada level 3,13% dan berada dalam kisaran sasarannya, yakni 3,5%±1%.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makro ekonomi yang sehat serta kebijakan struktural, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi,” pungkas Menko Perekonomian. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 

Komentar Anda

Berita Terkini