MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Hasil Survey LSI: Tingkat Korupsi di Sumut Meningkat 54 Persen

harian9.com author photo
Perwakilan Lembaga Survey Indonesia, Ahmad Khoirul Umam pada saat pemaparan pada Diskusi Publik yang digelar di Garuda Plaza Hotel, Jl Sisingamangaraja 18 Medan, Rabu (6/2/2019)Siang.


MEDAN| H9
Saat ini, mayoritas masyarakat Sumatara Utara menilai bahwa kinerja pemerintah masih perlu perbaikan. Mayoritas warga Sumatra Utara juga menilai bahwa tingkat korupsi menagalami peningkatan 54 persen, tetapi level itu cenderung flektuatif dibanding tahun - tahun sebelumnya, yakni 64 persen di tahun 2016 dan 43 persen di 2017.

Seiring dengan flektuatif akan penilaian warga Sumut terhadap level korupsi warga Sumut juga memiliki pengetahuan tentang lembaga - lembaga korupsi yang efektif, dimana KPK tetap menduduki posisi pertama dalam tingkat kepercayaan efektifitas kinerjanya bidang dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.

Perwakilan Lembaga Survey Indonesia Ahmad Khoirul Umam menagatakan,dari hasil survey Lembaga  Survey Indonesia (LSI) mayoritas warga Sumut menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi,tak ketingalan diikuti juga oleh pemerintah Provinsi dan daerah.sementara persepsi warga tentang praktek korupsi lebih banyak terjadi dipemerintah pusat,hal ini melihatnya terlalu jauh,dimana melibatkan tokoh besar dan uang besar,katanya dalam penjelasanya pada Diskusi Publik yang digelar di Garuda Plaza Hotel,Jl Sisingamangaraja 18 Medan, Rabu (6/2/2019)Siang.

Dikatakannya,terkait pemeberian diluar ketentuan,mayoritas warga Sumut menilai tindakan itu sebagai hal " tidak wajar".Tetapi dalam kontek kolusi prosentase warga yang menilai itu sebagai tindakan yang bukan negatif dan normal sekitar 40 persen, atau selisih sedikit dibanding yang menilai negatif 48 persen.Artinya,ruang permisivitas terhadap praktik kolusi dan nepotisme lebih lebar dibanding daerah lain.

Sampai saat ini warga Sumut paling banyak berhuhungan dengan pegawai pemerintahan untuk masalah kelengkapan admimistrasi publik,seperti memperoleh layanan kesehatan,urusan dengan pegawai atau guru disekolah negeri,dan urusan dengan polisi.Adapun probabilitas diminta uang atau hadiah diluar biaya resmi paling besar ketika berurusan dengan polisi,Ada juga pemeberian uang karena alasan kecepatan pelayanan,sedekah dan karena sudah terbiasa,ungkapnya.

Kemudian,tutur Ahmad dalam hal nepotisme,jika publik sumut lebih banyak menilainya sebagai kejahatan,maka responden sektor privat lebih banyak menilainya sebagai "tidak etis.Adapun respon privat juga lebih banyak menyaksikan dan menceritakan langsung oleh orang yang dikenalnya menyaksiakan korupsi atau suap.Artinya ,pengalaman korupsi itu faktual dan nyata dialami oleh para pelaku usaha.

Sementara menurut OK Henry sebagai perwakilan Pemerintahan Provisi Sumatera Utara,menanggapi hasil Survey LSI , bahwa di Sumut disisi lain sebagai binaan KPK, Sumut juga sudah berkerjasama dengan BPK untuk perbaikan kualitas. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumut dimana memperbaiki pelayanan publik seperti contoh pemprov sumut lakukan e- budgeting dan lain halnya.

"Semoga pada pemerintahan yang baru ini tingkat pelayanan publik di Sumut bisa lebih maju dan ada peningkatan dalam pelayanan publik,serta tak lupa juga dalam pengawasannya,"harap OK. (Jae9)

Komentar Anda

Berita Terkini