MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Tanggapan Menkeu Tentang Hutang Indonesia

Harian 9 author photo


JAKARTA| H9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab berbagai pertanyaan tentang hutang dalam tahun politik ini pada acara MetroTV NewsRoom "Sri Mulyani Menjawab" yang tayang pada Rabu (13/02) di Jakarta. 

Menkeu menjabarkan proses pembuatan APBN dari awal hingga proses pelaporan pasca pelaksanaannya tiap tahun anggaran.

"APBN dibuatnya tidak tiba-tiba dibawa Menteri Keuangan ke DPR dan diketok (disahkan). Prosesnya, bulan Maret kita membuat kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita diskusikan dengan Dewan (DPR). Kita bikin asumsi makronya kemudian didiskusikan lagi. Kemudian kita membahas amplop besarnya. Kemudian Presiden membuat Nota Keuangan, menyampaikan bulan Agustus. Kemudian dibahas intensif Agustus sampai akhir Oktober. Semua bagian dilihat. Penerimaan negara, belanja negara, defisit, utang, pembiayaan,” paparnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan dalam menganggarkan, semua proses dan angkanya dibahas bersama dengan DPR, termasuk jumlah utang. 

“Jadi, termasuk postur APBN, berapa target penerimaan, berapa belanja negara, berapa tambahan utang tiap tahun, defisitnya bagaimana membiayai, itu semua dibahas. Begitu diketok, itu menjadi Undang-Undang yang melandasi kita bekerja. Kita bekerja di Republik ini tidak semau kita tapi ada landasannya," ia merinci. 

Lanjutnya, sesudah menjalankan APBN, semua akan dilaporkan atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dapat terjaga akuntabilitas dan kredibilitasnya.

"Kita punya lembaga audit independen namanya BPK. Mereka berisi auditor-auditor yang berbicara mengenai compliance (kepatuhan) terhadap aturan dan akurasi angkanya. Saya salah naro angka saja, dia akan kritik jadi temuan apalagi bocor. Dan laporan keuangan kita diaudit BPK dan dapat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Berarti dari sisi compliance, tidak selalu berarti bahwa tidak ada kejahatan tapi kita proper dalam menjaga," paparnya. 

Kredibilitas anggaran menurutnya bisa dilihat dari pengelolaan APBN yang sehat, kredibel, berkelanjutan juga tata kelola, efektifitas dan rating dari lembaga pemeringkat internasional.

"Kredibilitas anggaran bisa bahwa laporan keuangannya WTP, APBN dikelola secara baik. Tapi kredibilitas anggaran juga bisa dilihat dari APBN sehat dan sustainable. Itu bisa dilihat dari rating agency yang mengatakan ekonomi kita baik. Jadi, kredibilitas bisa dilihat dari berbagai dimensi, tata kelolanya, efektifitasnya, keberlanjutannya dan dari rating kita," tuturnya.

Ditegaskannya, apabila terdapat tindak korupsi atau kebocoran anggaran maka mekanisme penanggulangannya adalah dikenakan hukuman sesuai aturan yang berlaku.  

"Kalau seandainya ada yang concern mengenai penggunaan anggaran yang salah atau korupsi, kita memiliki mekanisme. Korupsi kalau kemudian tertangkap oleh KPK, oleh Kejaksaan oleh Kepolisian, yaitu dijalankan proses hukumnya," pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 

Komentar Anda

Berita Terkini