MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Ikhsan Mirza : Perpres 16 Tahun 2018 Payung Hukum Bagi Pelaku Barjas

harian9.com author photo



ACEH TAMIANG| H9
Tahun anggaran 2019 sudah mulai berjalan, ruangan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) mulai ramai dikunjungi oleh para Pelaku usaha. Selasa (5/3/2019)

Ditemui diruang kerjanya pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Tamiang, Ikhsan  Mirza Ida,SH menyampaikan,”Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa harus memahami Peraturan  Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 sebagai paying hukum untuk semua proses”,jelasnya.

“Pada Pasal 8 jelas tertulis yang termasuk dari Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :  PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP,  Penyelenggara Swakelola, Penyedia.

Ikhsan menambahkan,”Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan melakukan  tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam  batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan,  menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP), melaksanakan  Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa”,terangnya.

“Selanjutnya PA juga menetapkan Penunjukan Langsung (PL) untuk  Tender atau Seleksi ulang proses yang gagal, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  menetapkan Pejabat Pengadaan, menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP),  menetapkan Penyelenggara Swakelola, menetapkan tim teknis.

“Menyatakan Tender gagal atau seleksi gagal dan  menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk 
metode Tender, Penunjukan Langsung, E-purchasing  untuk paket Pengadaan Barang, Pekerjaan  Konstruksi, Jasa Lainnya dengan nilai Pagu  anggaran paling sedikit di atas  Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)  atau Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket  Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu  Anggaran paling sedikit di atas [5/3 18.22] Rian: Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ikhsan juga menambahkan,”PA untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional  (APBN) dapat melimpahkan  kewenangan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan, sedangkan PA untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) juga dapat melimpahkan  kewenangan kepada KPA”,jelasnya. (Dani9)
Komentar Anda

Berita Terkini