MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Ikhsan Mirza : Perpres 16 Tahun 2018 Payung Hukum Bagi Pelaku Barjas

harian9 author photo


ACEH TAMIANG| H9
Tahun anggaran 2019 sudah mulai berjalan, ruangan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  (Barjas) mulai ramai dikunjungi oleh para Pelaku usaha. Rabu (6/3/2019)

Ditemui diruang kerjanya pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Tamiang, Ikhsan Mirza Ida,SH menyampaikan,”Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa harus memahami Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 sebagai payung hukum untuk semua proses dan kali kita akan membahas KPA dan  PPK",jelasnya.

"Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  dalam Pengadaan Barang dan Jasa,  melaksanakan 
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA dan juga berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

"KPA dapat pula menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam  batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

"KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan  Barang dan Jasa dan dalam hal tidak ada personel yang  ditunjuk sebagai PPK, artinya KPA dapat merangkap jabatan sebagai PPK.

Ikhsan menambahkan,"hal lain yang juga harus dipahami yaitu tentang Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa bertugas menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja  (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

"Mengendalikan Kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan  kepada PA/ KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen  pelaksanaan kegiatan dan  menilai kinerja Penyedia.

Ikhsan juga menambahkan,"selain melaksanakan tugas-tugas tersebut, PPK bisa menerima pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, dalam hal melakukan tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran anggaran belanja,  mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan  pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah  ditetapkan, serta dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan  Barang dan Jasa",tegasnya. (Dani9)

Komentar Anda

Berita Terkini