MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Aparatur Kampung Wajib Perkuat Netralitas Dalam PEMILU 2019

HARIAN9 author photo
Aceh Tamiang |H9
Maraknya pemberitaan yang muncul ditengah masyarakat tentang Datok Penghulu (Kepala Desa), diduga ikut hadir saat kampanye Partai Politik, terkait hal tersebut para Wartawan melakukan konfirmasi dengan pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru. Kamis (4/4/2019).

Ditemui diruang kerjanya Lindawati, M.Pd Koordinator divisi bidang pencegahan dan hubungan antar lembaga mengatakan,"Datok Penghulu adalah satuan terendah dalam pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan langsung",terangnya.

"Situasi seperti hal tersebut, kerab dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk meraup suara dengan melibatkan para Datok Penghulu yang dimasukkan sebagai tim pemenangan.

Lindawati juga menyampaikan," mengingat strategisnya posisi dan rentannya para Datok atas pelanggaran aturan pemilu, kami menghimbau agar  aparatur kampung wajib menjaga netralitas dalam Pemilu 2019, serta sikap itu tidak menunjukan dukungan kepada salah satu calon atau partai politik, tim sukses, tim pemenangan, juga tidak mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih, mendukung calon atau partai politik tertentu, tidak berperan aktif sebagai pelaksana kampanye, tidak memberikan fasilitas milik kampung sebagai sarana kampanye, serta menjaga sikap, tindakan yang dapat menguntungkan salah satu dari peserta pemilu",tegasnya.

"Sanksi atas pelanggaran netralitas ini bisa berupa pidana pemilu, dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2019, pasal 490 menyebutkan, setiap kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Lindawati menambahkan," sebelumnya Panwaslih telah melaksanakan rakor khusus dengan para Datok, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2019, bertempat di Hotel Morilisa Kecamatan Karang Baru dan karena keterbatasan anggaran, maka tidak semua Datok dapat diundang, hanya perwakilan  dari dua belas kecamatan saja",tegasnya.

"Dalam rapat koordinasi (rakor) itu para Datok dibekali dengan materi terkait kewajiban menjaga netralitas pada pemilu, serta sanksinya jika melanggar.

Lindawati juga menambahkan,"kami mengajak para Datok untuk bekerja sama sebagai mitra panwaslih dalam mengawasi pemilu, kita berharap peran aktifnya mengawasi, mencegah dan melaporkan jika terdapat pelanggaran dalam aturan pemilu di kampung masing-masing.(Dani 9)

Komentar Anda

Berita Terkini