MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Terkait OTT Dugaan Money Politic Yang Menjerat Wabup Paluta, Bawaslu : Dalam Proses Pendalaman Sebelum Dilimpahkan Ke Sentra Gakkumdu

HARIAN9 author photo
PALUTA |H9
Terkait operasi tangkap tangan (OTT) praktek money politic (politik) yang menyangkut nama wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) H Hariro Harahap SE MSi, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paluta mengatakan saat ini masih dalam proses pendalaman penyelidikan terkait hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh ketua Bawaslu Paluta Panggabean Hasibuan SH kepada wartawan, Senin (22/4/2019).


“Saat ini kita masih melakukan pendalaman penyelidikan dan klarifikasi dengan semua pihak terkait,” ujarnya. Dikatakannya, selain melakukan klarifikasi, pihaknya juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dengan sejumlah pihak termasuk dokumen serta penjelasan dari pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Paluta.



Lanjutnya, jika nanti sudah selesai proses pendalaman dan klarifikasi serta pengumpulan bukti dan dokumen, pihaknya akan melimpahkan kasus dugaan praktek money politik ini kepada pihak penyidik sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu) kabupaten Paluta.

“Jika sudah selesai pendalaman dan klarifikasi serta penyelidikan, akan kita limpahkan kepada pihak penyidik sentra Gakkumdu untuk proses selanjutnya paling lambat 14 hari kerja sejak kasus ini kita tangani,” katanya.
Sebelumnya l, wakil Bupati Paluta H Hariro Harahap terjaring OTT oleh Satgas anti Money Politic Polres Tapsel karena diduga terlibat politik uang untuk memenangkan istrinya yang jadi calon legislatif dari Partai Gerindra untuk Dapil satu (I) Kecamatan Padang Bolak dan Kecamatan Portibi berinisial MS.
Sesuai keterangan Kapolres Tapsel AKBP Irwa Zaini Adib, Hariro terjaring OTT dari kediamannya, Senin (15/4) sekira pukul 02.30 WIB di Pasar Gunungtua, Paluta bersama sembilan pria lainnya yakni berinisial FA, ASS, SKS, KAS, HH, MRH, HS, IRH, MLS, dan bersamaan dengan diamankan sejumlah amplop berisi uang yang isinya bervariasi antara Rp150 ribu, Rp200 ribu, dan Rp300 ribu.
Kemudian kartu caleg, foto copy KTP, NIK diduga untuk kepentingan memberikan dukungan  kepada salah satu caleg, printer, laptop, stempel, slip transaksi perbankan, dan bukti dukungan caleg dan lainnya.

Komentar Anda

Berita Terkini