MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Bawaslu Paluta Dinilai Sengaja Memperlambat Rekomendasi PSU

harian9.com author photo

PALUTA| H9
Terkait adanya temuan pelanggaran Pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) 6 desa Sipaho, kecamatan Halongonan, kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Paluta dinilai sengaja memperlambat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Paluta.

Sebab dalam pemaparan Ketua Bawaslu Paluta Panggabean Hasibuan SH saat konferensi pers terkait sejumlah pelanggaran Pemilu yang ditangani pihak Bawaslu selama perhelatan Pemilu 2019 menjelaskan bahwa temuan pelanggaran Pemilu tersebut diketahui dari informasi masyarakat kepada pihak Bawaslu Sumut yang kemudian diteruskan kepada pihaknya pada 18 April lalu.

Atas dasar hal tersebut, pihaknya langsung melakukan investigasi dan supervisi ke lapangan dengan berkoordinasi dengan pihak Panwaslu kecamatan Halongonan untuk pengumpulan bukti dan klarifikasi terhadap terduga pelaku pelanggaran.

“Tanggal 18 April kita terima rekomendasi dan supervisi dari Bawaslu Sumut untuk kita tindak lanjuti bersama Panwaslu kecamatan, kemudian hasilnya kita sampaikan ke Bawaslu Sumut dan tanggal 22 April kita tetapkan bahwa benar ada temuan pelanggaran Pemilu di TPS 6 desa Sipaho,” jelasnya, Senin (29/4) lalu saat konferensi pers.

Selanjutnya, tanggal 25 April pihaknya melakukan supervisi dan menyampaikan temuan tersebut kepada pihak Panwaslu kecamatan Halongonan untuk ditindak lanjuti.

Kemudian katanya, tanggal 27 April sekitar pukul 20.00 WIB, pihak Panwaslu kecamatan melayangkan rekomendasi PSU kepada pihak KPU Paluta dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Halongonan.

“Tanggal 25 April sudah kita sampaikan dan supervisi terhadap Panwaslu kecamatan Halongonan untuk ditindak lanjuti karena yang berhak menyampaikan rekomendasi PSU adalah Panwaslu kecamatan. Meskipun rekomendasinya agak lambat tapi tidak ada aturan yang dilanggar, sebab sesuai aturan, rekomendasi tanggal 27 April tersebut masih legal dan sah secara undang-undang,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, ketua DPP LSM Gerakan Moral Pengawal Amanat Reformasi (GEMPAR) Sumatera Utara (Sumut) Aman Sudirman Harahap menilai bahwa pihak Bawaslu Paluta lamban dan terkesan sengaja memperlambat penanganan pelanggaran serta pengeluaran rekomendasi PSU atas temuan pelanggaran Pemilu di TPS 6 desa Sipaho, kecamatan Halongonan.

Sebab katanya, dari pemaparan yang disampaikan oleh ketua Bawaslu Paluta Panggabean Hasibuan SH, tanggal 22 April pihak Bawaslu Paluta sudah menetapkan bahwa benar ada temuan pelanggaran Pemilu di TPS 6 desa Sipaho berdasarkan supervisi dari Bawaslu Sumut dan hasil investigasi bersama pihak Panwaslu kecamatan Halongonan.

“Tanggal 22 April katanya sudah ditetapkan adanya temuan pelanggaran, kenapa tidak langsung dikeluarkan rekomendasi PSU atau proses rekapitulasi tingkat kecamatan dihentikan sementara dengan alasan adanya temuan pelanggaran. Kenapa harus menunggu pihak Panwaslu kecamatan, itu kan temuan pelanggaran hasil informasi masyarakat kepada Bawaslu Sumut yang di supervisi kepada Bawaslu Paluta untuk ditindak lanjuti. Bukan temuan pihak Panwaslu kecamatan,” ujarnya, Rabu (1/5).

Katanya, pihak Bawaslu Paluta seharusnya tahu bahwa berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2019 pasal 67 ayat 2, dijelaskan bahwa penyampaian formulir model C6 yang diberi tanda khusus PSU kepada pemilih paling lambat satu (1) hari sebelum PSU dilaksanakan.

Atas dasar hal tersebut, ia menduga bahwa pihak Bawaslu Paluta sepertinya sengaja memperlambat untuk penyampaian rekomendasi PSU kepada pihak KPU demi kepentingan salah satu oknum peserta Pemilu dan karena hal tersebut sudah ada pihak yang dirugikan hingga tidak bisa memberikan hak suaranya.

“Seharusnya dalam aturan, pihak Bawaslu harus berkoordinasi dengan pihak KPU, bukan memainkan aturan untuk kepentingan sendiri. Bawaslu pasti tahu bahwa hari terakhir pelaksanaan PSU adalah 27 April, kenapa rekomendasi PSU disampaikan di hari terakhir dan bahkan di malam hari. Atau mungkin pihak Bawaslu Paluta sudah ‘bermain mata’ dengan oknum pihak peserta Pemilu ataupun oknum caleg yang akhirnya merugikan sejumlah pihak sehingga tidak bisa memberikan hak suaranya,” ujar Aman.

Karena itu, ia mengatakan bahwa melihat penjelasan dan kronologis kejadian, wajar saja ia menduga jika pihak Bawaslu Paluta sengaja mempermainkan celah aturan yang ada dan memperlambat proses penanganan dengan tujuan untuk keuntungan sepihak saja.

Sekedar informasi, pihak Bawaslu Paluta dalam hal ini Panwaslu kecamatan Halongonan melayangkan rekomendasi PSU di TPS 6 desa Sipaho, kecamatan Halongonan akibat adanya temuan pelanggaran Pemilu. 

Rekomendasi disampaikan kepada pihak KPU Paluta dalam hal ini PPK Halongonan pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIB yang dijawab bahwa rekomendasi PSU tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh KPU Paluta dalam hal ini PPK Halongonan dengan pertimbangan batas waktu pelaksanaan PSU di TPS paling lambat tanggal 27 April 2019 sesuai ketentuan pasal 373 ayat (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (Dek9)
Editor: Mardan H Siregar

Bawaslu Paluta saat memaparkan sejumlah temuan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu yang ditangani selama pelaksanaan Pemilu 2019, Senin (29/4) lalu. (Foto: Akhir S Rambe)



Komentar Anda

Berita Terkini