MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Di Paluta, Belum Ada Gugatan Hasil Pemilu Tahun 2019

harian9.com author photo

PALUTA| H9
Di daerah kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), belum ada diketahui gugatan sengketa atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Demikian disampaikan oleh ketua KPU Paluta Ongkusyah Harahap melalui koordinator divisi Teknis Herisal Lubis SH, Selasa (11/6).

“Sampai hari ini, belum ada informasi terkait adanya gugatan yang disampaikan oleh peserta atas hasil perolehan suara pada Pemilu 2019,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pihak yang berwenang atau pihak Mahkamah Konstitusi terkait gugatan yang diajukan oleh pihak peserta Pemilu.

Sebab katanya, dari pengumuman pihak MK pada siaran pers sebelumnya, diketahui dari keseluruhan daftar gugatan yang masuk, tidak ada menyebutkan daerah kabupaten Paluta.

“Dari siaran pers MK sebelumnya, ada dua yang mencakup wilayah Paluta yakni dapil Sumut II dan itupun kemungkinan gugatannya bukan di daerah kabupaten Paluta,” jelasnya.

Meski begitu, terkait gugatan atas hasil Pilpres yang diajukan oleh pihak tim BPN Capres 02 yakni Prabowo-Sandi, pihaknya sudah diperintahkan oleh KPU RI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas administrasi atas hasil Pemilu di kabupaten Paluta.

Dan untuk gugatan hasil Pemilu untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sampai saat ini masih menunggu informasi dari MK wilayah mana saja yang sudah teregistrasi dengan resmi.

“Untuk gugatan Pilpres, kita sudah diperintahkan mempersiapkan segala berkas dan administrasi terkait hasil Pemilu didaerah kita. Dan untuk hasil Pemilu legislatif, belum ada informasi apakah daerah Paluta ada gugatan yang teregistrasi di MK,” ujarnya.

Sekedar informasi, dalam siaran pers Komisioner KPU Hasyim Asy'ari yang dimuat di salah satu media, menyatakan berdasarkan data yang diterimanya total ada 338 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang akan dihadapi pihaknya. 

"Rincian tersebut ialah PHPU Presiden 1 perkara, PHPU DPD 10 perkara, dan PHPU DPR/DPRD 327 perkara. Data dalam presentasi tersebut update hingga Jumat 31 Mei 2019," ujarnya, (Senin (10/6/2019) kemarin. (Dek9)
Editor: Mardan H Siregar

Komisioner KPU Paluta Kordiv Teknis Herisal Lubis SH. (Foto: Akhir S Rambe)
















Komentar Anda

Berita Terkini