MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pihak Kejaksaan Atas Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia

HARIAN9 author photo
SERDANG BEDAGAI| H9
Kejaksaan adalah suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan mempunyai tingkatan mulai dari pusat hingga Daerah. Untuk tingkat pusat dipimpin oleh Kejaksan Agung (Kejagung), kemudian untuk tingkat Provinsi diberi nama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Daerah atau Kabupaten namanya Kejaksaan Negeri (Kejari).

Sedangkan ditubuh kejaksaan sendiri, ada beberapa seksi yang menangani perkara, diantaranya yakni seksi Intelijen, pidana umum (pidum), pidana khusus (pidsus) dan seksi Perdata dan tata usaha negera (Datun). Namun diantara ke empat seksi ini, hanya seksi pidana khusus (pidsus) yang menjadi sorotan masyarakat, karena seksi ini khusus menangani tindak pidana korupsi.

Cerita tentang pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan semakin meluas, bahkan telah merasuki seluruh lini kehidupan secara mendalam. Praktek tersebut seolah-olah sudah menjadi “budaya” terhadap praktek korupsi. Sehingga menyebabkan korupsi berkembang secara luas di masyarakat, sehingga akhirnya sulit untuk di berantas.

Mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.

Oleh karenanya, tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang undang ini dibuat dan disahkan oleh Pemerintah untuk membuat jera para pelaku korupsi  

Berbicara tentang korupsi, dipastikan semua negara pasti kesulitan dalam memberantasnya. Negara yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsinya. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.

Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik, makin majunya pembangunan dan usaha-usaha baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri, dalam hal ini BUMN, maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan praktek korupsi (upaya penggelapan).

Mengingat besarnya dampak dari kejahatan korupsi terhadap kelangsungan hidup suatu negara, institusi penyelenggara negara seperti kejaksaan sangat berperan dalam penegakan hukumnya. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi suatu tantangan sekaligus harapan masyarakat.

Seperti dalam pengawalan atau pengelolaan dan penggunaan dana desa, sangat bisa memperdayakan unsur masyarakat miskin dan mengoptimalkan material lokal agar perekonomian di desa meningkat. Jika ada program yang dapat memberdayakan dana desa dengan baik sangat pantas untuk diterapkan seluruh Kejaksaan, dimana fungsi kejaksaan untuk bisa membantu para Kepala Lembang (Desa) dalam mengelola dana desa, sehingga tidak ada ketakutan serta keraguan dan bisa dinikmati masyarakat, sehingga dana desa tersalurkan dengan baik. 

Sehingga program tersebut akan diperiksa langsung oleh pihak Kejari di lapangan, maka diminta untuk bersama-sama mengawasi jangan sampai disalahgunakan. Bahkan  Bupati sebaiknya ikut turut membantu dan mendorong dalam mengelola dan menggunakan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan korupsi dipemerintahan desa.

Selain itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satu cara dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi suatu tantangan sekaligus harapan, hal itu mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan maupun lembaga penegak hukum lainnya sudah sedemikian rendah.

Tidak hanya melakukan tindakan upaya hukum, pihak kejaksaan juga harus membuat terobosan atau suatu inovasi yang dapat membuat masyarakat kembali percaya akan kinerja dari Kejaksaan. Salah satunya yakni membuat suatu aplikasi tentang perkara penanganan hukum yang ada di Kejaksaan. 

Sehingga kedepannya, masyarakat tidak perlu lagi datang untuk bertanya suatu perkara yang sedang ditangani pihak Kejaksaan disuatu Daerah. Jadi Masyarakat tinggal mendownloud aplikasi tersebut dan melihatnya, sudah sejauh mana penanganan kasus korupsi maupun perkara lainnya yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan tersebut.

Selain melakukan upaya penegakkan hukum serta membuat aplikasi tentang penanganan perkara, pihak Kejaksaan juga harus gencar melakukan upaya pencegahan, ataupun upaya upaya preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum ke berbagai kalangan yang diharapkan dapat menekan angka tindak pidana korupsi.   

Hal ini juga diharapkan menjadi suatu langkah yang berkesinambungan sehingga akan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang. Paling tidak, dengan upaya-upaya penyadaran dan penekanan kata 'lebih baik mencegah daripada mengobati' akan memberi efek jera bagi siapa saja yang sudah pernah melakukan korupsi dan tidak akan melakukan tindakan merugikan negara tersebut.

Mudah mudahan, dengan adanya beberapa inovasi maupun masukan tersebut, pihak Kejaksaan semakin dipercaya oleh masyarakat dalam hal penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke 59 tahun 2019, semoga kedepannya Kejaksaan semakin jaya. (Budi Wijaya)


Komentar Anda

Berita Terkini