MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# Walikota Medan Kena OTT, Ini Kata KPK # Selain Eldin, Kadis PU, Protokoler dan Ajudan Kena OTT # Gubsu Edy Tanggapi Soal Walikota Medan Kena OTT # KPK Minta "And" Asal Medan Segera Serahkan Diri # Walikota Medan Kena OTT, Dengan Linangan Airmata Akhyar Menanggapinya#

Bakamla RI Zona Maritim Timur Terima Kunjungan DPD RI

harian9 author photo

AMBON| H9
Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Vetty V. Salakay, S.H., M.Si., menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Anna Latuconsina di Kantor Kamla Zona Maritim Timur, jalan Ina Tuni No. 1, Ambon (8/8/2019).

Kunjungan dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakamla RI terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini.

Anna Latuconsina mengatakan, UU Kamla kini telah masuk dalam agenda pembahasan Prolegnas, untuk itu perlu masukan dari Zona Maritim Timur terkait hasil koordinasi Bakamla RI  dengan stakeholder perihal penanganan pelanggaran hukum di laut. Hal ini bertujuan agar tidak tumpang tindih dengan UU Kamla nantinya. 

Kemudian juga kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal asing yang masih marak terjadi di perairan Indonesia,  langkah-langkah Bakamla RI dalam memberikan perlindungan dan pencegahan nelayan Indonesia memasuki wilayah perairan diluar perbatasan dan tentunya jumlah hasil tangkapan Bakamla RI selama kegiatan operasi.

Selaku Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur, Laksma Bakamla Vetty  menyambut baik kedatangan Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku. 

" Kami mendukung segala informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan pembentukan UU Kamla," katanya.

Dijelaskannya pula, bahwa Bakamla RI perlu diperkuat mengingat tugas pokok dan fungsinya yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia baik dari segi peraturan perundangan-undangan, SDM maupun sarana prasarana, dan yang paling penting adalah Bakamla RI harus memiliki kewenangan untuk menyidik pelanggaran atau tindak pidana di laut sehingga proses hukum berjalan tuntas.

Menurutnya, perlu menata peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan laut secara holistik mengingat banyaknya UU yang mengaturnya. Sejalan dengan Kebijakan Kelautan Indonesia Perpres No. 16 Tahun 2017 serta UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, Bakamla RI dapat menjadi lembaga penegak hukum di laut Single Agency Multy Task dengan menyinergikan seluruh lembaga penegak hukum di laut.

Pada kesempatan tersebut, Laksma Vetty didampingi Kabid Operasi Zona Timur Kolonel Bakamla Siswo Widodo, S.T., Kepala Pangkalan Armada Kamla Ambon Kolonel Bakamla Saekhul Anwar, S.IP, Kepala SPKKL Ambon Mayor Bakamla Sammy M. Picauly, S.Pi, para pejabat eselon IV lingkup Kantor Kamla Zona Maritim Timur dan beberapa staf. (Autentikasi:  Kasubbag Humas Bakamla RI, Letkol Bakamla Mardiono).rel/03.
Editor: Mardan H Siregar


(Foto: Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard)



Komentar Anda

Berita Terkini