LARISPA


MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# DIJUAL SEBIDANG TANAH DI DISKI KECAMATANG SUNGGAL KABUPATEN DELISERDANG, UKURAN 12M x 18M, SK CAMAT HARGA Rp. 100JUTA, BERMINAT HUBUNGI 081370413190 (WAK SU)

Hindari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Lakukan Advokasi Hingga Ke Labuhanbatu Utara

harian9 author photo
LABUHANBATU|H9
KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan melakukan advokasi terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Gedung Aula Ahmad Dewi Syukur di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu Utara, Selasa (6/8/2019)

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh OPD, hal-hal apa saja dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak melanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Hal ini dikarenakan sesuai dengan data KPPU Medan, Sumatera Utara masih menjadi Juara dalam persekongkolan tender di Wilayah Kerja KPPU yang dapat dilihat dari masih banyak laporan yang diterima khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa  yang masuk dalam penyelidikan.  

Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan, Ramli Simanjuntak dengan penuh semangat dan keseriusannya dalam mengadvokasi nilai-nilai persaingan, kepada para peserta memberikan pemaparan yang jelas dan tegas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait Larangan Persekongkolan Tender (Pasal 22 UU No. 5/1999) dalam pengadaan barang/jasa. Apabila ditemukan alat bukti, KPPU tidak akan segan-segan untuk melakukan investigasi baik dari tingkat Pokja, PPK, KPA sampai dengan Kepala Daerah sekalipun, paparnya.

Ramli menambahkan, KPPU telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sumatera Utara dengan melaksanakan MoU yang artinya KPPU sangat concern dengan banyaknya kasus dari Sumatera Utara. Secara berkala KPPU akan menyampaikan laporan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, dan mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, pejabat-pejabat pengadaan di Labuhanbatu Utara dapat mencegah dan meminimalisir persekongkolan tender sehingga tidak ada laporan yang berasal dari Kabupaten labuhanbatu Utara,ujarnya.

Sementara itu, Bupati Labuanbatu Utara 
Khairuddin Syah Sitorus dalam sambutannya, meminta kepada para kepala OPD dan seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan pada kegiatan tersebut untuk berkoordinasi dan konsultasikan kepada KPPU, jelasnya. 

Sehingga, lanjut Khairuddin dapat aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas di tengah persaingan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin ketat dan terkadang menimbulkan intrik-intrik atau pesekongkolan yang akhirnya menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat hingga akhirnya tujuan mensejahterakan masyarakat kabupaten Labuhanbatu Utara dapat segera terwujud,imbuhnya.

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta pejabat-pejabat daerah terkait pengadaan barang/jasa seperti PPK dan Pejabat Pengadaan.(Jae9)

Komentar Anda

Berita Terkini