MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT"

HIV/AIDS dan aturan dalam BPJS Kesehatan

harian9 author photo
Teks Foto : Diakusi bersama Jaringan Indonesia Positif (JIP) masalah Orang dengan HIV/AIDS (Odha)
MEDAN| H9
Perwakilan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumut, Fatma Zuhriatun menyampaikan keluhan teman-teman itu terkait pungutan saat berobat dan pengurusan BPJS Kesehatan yang sangat rumit, katanya dalam diskusi bersama Jaringan Indonesia Positif (JIP) di Medan, Rabu (14/8/2019). 

Ditambahkannya, anggota populasi yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan sudah waktunya diprioritaskan. Banyak anggota populasi yang ingin mengurus BPJS Kesehatan tapi terkendali dengan pengurusan KTP yang sangat lama.

"Keluhan kawan-kawan itu rata-rata sama. Mereka banyak kendala dalam hal pemeriksaan kesehatan, khususnya pembuatan BPJS Kesehatan. Karena kebanyakan anggota populasi, misalnya perempuan pekerja seksual itu adalah orang dari luar, mereka kalau mau periksa atau berobat harus kembali dulu ke daerahnya, tentu ini juga membuat kami pemerhati atau pemberi penyuluhan HIV AIDS kesulitan," jelasnya.

Penanganan HIV-AIDS, lanjutnya mulai dari tes CD 4 dan VL untuk penegakan diagnosa, serta obat antiretroviral (ARV) yang harus diminum setiap hari sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah. Namun info ini diyakini banyak belum diketahui oleh masyarakat, papar wanita yang dipanggil Sely.

Hal sama juga disampaikan oleh Abdul Muluk, pemerhati HIV/AIDS dari JIP. Katanya, Peraturan Bupati (Perbup) No 035 Tahun 2018 tentang tarif berbayar di seluruh jasa pelayanan di seluruh layanan kesehatan di Deli Serdang juga menjadi berita buruk.

"Untuk pemeriksaan HIV sudah diberlakukan, seperti di Puskesmas Bandar Khalifah padahal peraturan tersebut belum disahkan. Kita harus bayar Rp 75 ribu untuk reagennya dan Rp25 ribu untuk jasanya. Bagaimana kaitannya dengan strategi fast track 90-90-90 pada 2030. Kalau dijadikan berbayar, target 90-90-90 itu tidak akan tercapai," bebernya. 

Untuk mencapai target 90-90-90 itu, menurut Abdul Muluk, pihaknya terus akan bekerjasama dengan seluruh CSO (Civil Society Organization) dan insan pers agar strategi fast track bisa tercapai.(Jae9).
Komentar Anda

Berita Terkini