MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT* SELURUH JAJARAN PEMIMPIN UMUM, PEMIMPIN REDAKSI, WARTAWAN DAN KARYAWAN HARIAN9 MENYAMPAIKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA BAPAK PROF. Dr. Ing H. BJ. HABIBIE. IN SYAA ALLAH HUSNUL KHATIMAH. SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN TEMPAT TERBAIK DI SURGA-NYA. AAMIIN"

Anggota APEC Serukan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Digital dan Pemanfaatan Industri 4.0

harian9 author photo

PUERTO VARAS| H9
Kementerian Perdagangan dalam rilisnya Senin (02/09) menyampaikan, Ekonomi anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyambut baik implementasi APEC Action Agenda for the Digital Economy Roadmap (AIDER).

Peta jalan (roadmap) tersebut diperlukan untuk mendorong pengembangan ekonomi digital dan niaga-el di kawasan APEC. Hal ini ini disampaikan Ekonomi APEC pada pertemuan kedua Komite Perdagangan dan Investasi APEC yang berlangsung pada 26—27 Agustus 2019 di Puerto Varas, Chile.

"Revolusi digital telah membuka peluang dan tantangan; mengubah cara berbisnis; serta menjadi fitur baru dalam pengembangan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan sosial-ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. APEC AIDER merefleksikan komitmen Ekonomi APEC dalam menetapkan target tujuan pengembangan niaga-el dan digitalisasi di kawasan Asia Pasifik. Termasuk upaya menjembatani kesenjangan digital antar-Ekonomi APEC,” jelas Direktur Perundingan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Antonius Yudi Triantoro.

Yudi juga menyampaikan, pada pertemuan tersebut, sejumlah Ekonomi APEC juga gencar menyuarakan dukungan penerapan moratorium secara permanen atas pengenaan bea masuk produk elektronik, maupun produk yang ditransmisikan secara elektronik. Hal ini mengingat moratorium di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan segera berakhir pada bulan Desember tahun ini.

Menurut Yudi, dukungan Ekonomi APEC atas moratorium permanen itu didasari pertimbangan bahwa pengenaan bea masuk akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menghambat perdagangan, dan dapat mengancam efektivitas WTO. 

"Namun, beberapa ekonomi, termasuk Indonesia, menolak usulan tersebut dan berpandangan bahwa isu tersebut harus dibahas di WTO," imbuh Yudi.

Yudi menjelaskan, moratorium permanen tentunya akan berdampak pada pendapatan negara. Dengan moratorium permanen, maka potensi pengenaan bea terhadap produk yang ditransmisikan secara elektronik akan hilang.

“Berdasarkan aturan nasional, importasi barang-barang tersebut tetap menjadi objek pajak. Pembebasan bea masuk tentunya akan menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap barang sejenis yang dikirim secara konvensional. Di samping itu, pengenaan bea masuk itu sendiri bertujuan melindungi sektor niaga-el dalam negeri agar dapat berkembang dengan adil dan baik,” tegasnya.

Penyusunan Basis Data APEC TiVA

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dunia yang merupakan cikal bakal revolusi industri 4.0, APEC terus mempererat konektivitas kawasan dengan mendorong partisipasi seluruh Ekonomi dalam pengembangan rantai nilai global. Dalam upaya tersebut, Indonesia berpartisipasi aktif dalam penyusunan basis data APEC Trade in Value Added (TiVA) yang menjadi bank data perdagangan bernilai tambah di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Yudi, pada level domestik, Indonesia akan memanfaatkan basis data APEC TiVA untuk meningkatkan akurasi formulasi kebijakan dalam negeri. 

“Bank data ini bermanfaat untuk menggambarkan kontribusi perdagangan dan industri Indonesia dalam rantai produksi global. Data tersebut juga dapat mengidentifikasi secara akurat sektor industri Indonesia yang dominan dan yang masih perlu ditingkatkan partisipasinya dalam rantai nilai global. Dengan demikian, para pembuat kebijakan akan dapat menyusun strategi yang tepat,” jelasnya.

Selain itu, Indonesia bersama Amerika Serikat dan China telah menjadi champion economy dalam penyusunan program kerja lima tahun ke depan (2020—2025) terkait pemanfaatan statistik guna mendorong partisipasi Ekonomi APEC dalam rantai nilai global. 

“Hal ini merupakan langkah strategis dalam mendorong peran Indonesia dalam kegiatan perdagangan global, serta sebagai upaya meningkatkan akurasi dalam perumusan kebijakan nasional,” pungkas Yudi.

Sekilas Mengenai APEC

Terbentuk pada 1989, APEC adalah forum kerja sama 21 Ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Pembahasan utama di APEC meliputi kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara sesama Ekonomi anggotanya. 

Ekonomi anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama APEC bersifat nonpolitis dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Asia Pasifik.

Data APEC Policy Support Unit menunjukkan, tahun 2017 anggota ekonomi APEC mewakili 38 persen penduduk dunia (2,9 miliar), 47 persen perdagangan barang dan jasa global (USD.20 triliun), dan 60 persen dari total riil GDP dunia (USD.48 miliar). Berdasarkan data APEC at Glance 2019, tahun 2019 anggota ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia (2,9 miliar), 47 persen dari perdagangan global (USD.22 triliun), dan 60 persen dari total riil GDP dunia (USD.48 triliun). (rel/03)
Editor: Mardan H Siregar



Komentar Anda

Berita Terkini