MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT* SELURUH JAJARAN PEMIMPIN UMUM, PEMIMPIN REDAKSI, WARTAWAN DAN KARYAWAN HARIAN9 Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Resepsi Pernikahan WIWID WIDODO dan NANI AFRIDA br GINTING, SH. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah"

Belum Ada Kesepakatan Anggaran, Pilkada Sergai Terancam Batal

harian9 author photo
SERDANG BEDAGAI| H9
Penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) disinyalir terancam batal. Pasalnya, hingga saat ini KPUD dan Pemkab Sergai belum ada menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Hal itu disebabkan, belum adanya kesepakatan antara KPUD dengan Pemkab Sergai terkait anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 mendatang. Padahal, Permendagri Nomor 54 tahun 2019 mengatur agar penandatanganan NPHD tersebut harus dilaksanakan selasa (1/10/2019) kemarin.

Ketua KPUD Sergai Erdian Wirajaya S.Sos kepada wartawan dikantornya, kamis (10/10/2019) menjelaskan, belum dilakukannya penandatanganan NPHD tersebut, dikarenakan usulan anggaran yang disampaikan KPUD sebesar Rp 43 Milyar untuk penyelenggaraan Pilkada Sergai tahun 2020 tidak disetujui oleh Pemkab Sergai.

“Belum ada kita tandatangani NPHD tersebut. Hal itu dikarenakan anggaran yang kita usulkan ke Pemkab Sergai hanya disetujui sebesar Rp 35 Milyar,”ujar Erdian.

Menurut Erdian, jumlah anggaran yang disetujui oleh Pemkab tersebut belum mencukupi seluruh kegiatan sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU RI. Padahal kenaikan anggaran yang diusulkan KPUD sebesar Rp 43 Milyar ini masih di bawah ambang batas yang estimasi kenaikan atas pembiayaan Pilkada sebelumnya yakni sekitar 40 persen sampai 60 persen. 

Lebih lanjut dijelaskan Erdian, merujuk pada Pilkada Sergai tahun 2015 lalu, Pemkab Sergai mengalokasikan dana Pilkada sebesar Rp34,4 milyar. Artinya, hitungan Rp 43 Milyar tersebut masih dibawah ambang minimal estimasi kenaikan pembiayaan Pilkada 2020.

‘Alasan kami menaikkan anggaran Pilkada tersebut salah satunya karena, honor mulai dari KPPS, PPS, dan PPK yang sudah naik hampir 2 kali lipat. Kemudian terjadinya fluktuasi harga berbagai macam perlengkapan pendukung Pilkada dibanding 2015 lalu,”jelas Erdian.

Dikatakan Erdian, anggaran yang dimohonkan KPUD Sergai ini, mengacu pada Permendagri nomor 54 tahun 2019 dan seluruh kegiatan Pilkada nantinya sudah sesuai dengan surat keputusan KPU RI nomor 1312/HK.031-Kpt/01/KPU/VIII/2019. Jadi, menurutnya, anggaran yang diajukan itu bukan suatu hal yang mengada-ada.

Sementara itu, terkait masalah batas waktu penandatanganan NPHD yang ditentukan pada 1 oktober 2019 kemaren. Erdian mengaku pihaknya telah melayangkan surat permohonan ke TAPD terkait jalan keluar atas persoalan tersebut. Erdian juga mengaku pihaknya hingga hari ini siap menyelenggarakan Pilkada di Sergai tersebut.

"Kami juga bersama Pemkab Sergai sudah dimediasi oleh Kemendagri dan keputusannya bahwa kesepakatan NPHD Pilkada 2020 ialah 14 Oktober mendatang. Jika sampai tanggal tersebut belum juga ditandatangani, maka Mendagri yang akan turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Kami juga sudah menyampaikan hal ini ke TAPD, namun hingga kini belum juga direspon,"jelas Ketua KPUD Sergai Erdian Wirajaya.(Budi9)
Komentar Anda

Berita Terkini