LARISPA


MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# DIJUAL SEBIDANG TANAH DI DISKI KECAMATANG SUNGGAL KABUPATEN DELISERDANG, UKURAN 12M x 18M, SK CAMAT HARGA Rp. 100JUTA, BERMINAT HUBUNGI 081370413190 (WAK SU)

Petani Sumut Gelar Aksi Ke Kantor Kementerian Agraria, Desak Penyelesaian Konflik Yang Berkeadilan

HARIAN9 author photo
MEDAN| H9
Puluhan perwakilan petani asal Sumatera Utara (Sumut) mendatangi dan menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Perwakilan pengunjuk rasa yang berasal dari Sumut itu menamakan aksinya dengan Aksi Rakyat dan Petani Sumatera Utara: Lawan Mafia Tanah. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk menagih penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan.

Perwakilan pengunjukrasa yang datang ke Jakarta itu merupakan petani yang berasal dari sejumlah Kelompok Tani di berbagai daerah di Sumatera Utara, yakni dari Binjai, Langkat, Deli, Serdang, Serdang Bedagai dan Labuhan Batu. Mereka tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu.

Koordinator Lapangan Komite Rakyat Bersatu, Unggul Tampubolon mengatakan, aksi mereka berupa orasi, audiensi dan penyerahan Obat Tolak Angin ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Agar BPN memiliki komitmen dan keseriusan, serta keberanian untuk menegakkan keadilan, memberantas mafia pertanahan di Sumut. Agar BPN berpihak kepada para petani dan masyarakat. Agar BPN tidak masuk angin, sehingga mampu menyelesaikan konflik agraria,” tutur Unggul Tampubolon.

Dia menegaskan, aksi mereka itu hanya dalam satu tekad, yakni untuk melawan mafia tanah. Selain perlunya penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan, menurut Unggul, selama ini mafia tanah dibiarkan berkeliaran di Sumut.

“Mafia tanah membajak program reforma agraria yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Mafia tanah menghalangi kebijakan land reform-nya Presiden Jokowi,” jelas Unggul Tampubolon.

Aksi dimulai Pukul 09.30 WIB. Dengan jumlah perserta aksi sebanyak 30 orang. Mereka mendesak BPN segera menyelesaikan seluruh konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara.

“Kami juga meminta dibentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria, dengan melibatkan organisasi tani, aktivis agraria dan jurnalis,” sambung Unggul.

Kemudian, lanjutnya lagi, untuk penyelesaian konflik agraria, tidak cukup hanya dengan melakukan pengamatan dari jauh. Tidak cukup hanya dengan meminta informasi dari sepihak saja. Karena itu, langkah turun langsung ke daerah konflik perlu dilakukan pemerintah.“Lakukan segera peninjauan lapangan atas konflik yang terjadi,” tegas Unggul.

Beberapa persoalan krusial yang dialami para petani saat ini, lanjutnya, antara lain berkenaan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bridgestone di wilayah Sumut.

“Kami mendesak agar HGU PT Bridgestone tidak diperpanjang lagi. Persoalan tanah dengan perusahaan itu harus diselesaikan. Tanahnya harus didistribusikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Ada tanah seluas 273,91 hektar yang harus dikembalikan kepada masyarakat yang berhak,” terang Unggul.

Dia menegaskan, melalui Kementerian Agraria, meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Penyelesaian Konflik Agraria, dan Keppres Pendistribusian Tanah kepada Rakyat Petani yang menduduki, menguasai,  mengusahai dan mengelola Tanah Berstatus HGU.

“Kami meminta agar pemerintah segera mensertifikasi tanah rakyat yang merupakan eks HGU PTPN 2. Tanah itu sudah diduduki, dikuasi dan diusahai rakyat yang berada di Desa Marindal, Desa Selambo, Desa Helvetia dan Desa Sampali,” ujar Unggul.

Unggul mengingatkan, konflik agraria secara nasional terus terjadi, berkepanjangan. Puluhan tahun tidak pernah selesai.

Dikatakan dia, konflik yang terjadi secara massal dan meluas ini merupakan warisan rezim Orde Baru yang otoriter militeristik dan fasis, yang berkuasa penuh selama 32 tahun.

“Hingga hari ini konflik tersebut terus saja terjadi. Rakyat terus saja tergusur atas tanahnya. Okupasi dan pembersihan sepihak yang dilakukan sejumlah perkebunan dengan melibatkan aparat keamanan di berbagai daerah mensyaratkan bahwa konflik agraria atau pertanahan, sepertinya tidak akan pernah menemukan jalan keluar dan solusi penyelesaiannya,” tuturnya.

Peserta aksi, Johan Merdeka, yang sekaligus sebagai Humas aksi, menyampaikan, di Sumatera Utara, hampir di setiap daerah terdapat konflik agraria.

 Yang terbanyak terjadi di daerah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan Labuhan Batu. Konflik itu terjadi antara rakyat petani bersama Masyarakat Adat melawan Perkebunan Negara, Perkebunan Asing, Perkebunan Swasta serta Pengusaha Real Estate, Preman dan Mafia Tanah.

Menurut Johan, perusahaan dan perkebunan yang terdata oleh Komite Rakyat Bersatu melakukan pelanggaran adalah PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, PT Agung Cemara Realty, PT Bridgestone, PT London Sumatera, PT Langkat Nusantara Kepong, Al Washliyah, dan lain sebagainya.

“Konflik Agraria terus berkepanjangan dikarenakan tidak ada political will yang baik dari Pemerintah, baik itu Pusat maupun Daerah. Hal ini disebabkan adanya kepentingan mafia tanah yang tidak ingin konflik agraria ini selesai,” ujar Johan.

Malah, lanjut Johan, diduga kuat adanya keterlibatan oknum pemerintahan dalam praktek penjualan Tanah Negara. Misalnya tanah Eks HGU PTPN 2, begitu juga beberapa konflik yang harusnya sudah didistribusikan malah tidak terealisasi. Seperti di PT Bridgestone, di Serdang Bedagai, dengan tanah seluas 273,91 hektar.

“Padahal itu semua seharusnya sudah diterima oleh masyarakat yang berhak. Belum lagi, munculnya surat-surat palsu yang beredar di lapangan. Demikian juga dengan adanya pengusaan tanah secara sepihak oleh para mafia tanah yang berkolaborasi dengan developer di sejumlah tempat, di atas tanah eks HGU PTPN2 seperti di Helvetia, Marendal,  dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menegaskan, cita-cita mulia Presiden untuk melakukan land reform dan pembagian tanah ke masyarakat sangat sulit  memperolehnya. “Karena begitu banyaknya mafia tanah yang terlibat dalam konflik itu,” ujar Johan.(kl9)
Komentar Anda

Berita Terkini