MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# DIJUAL SEBIDANG TANAH DI DISKI KECAMATANG SUNGGAL KABUPATEN DELISERDANG, UKURAN 12M x 18M, SK CAMAT HARGA Rp. 100JUTA, BERMINAT HUBUNGI 081370413190 (WAK SU)

PN Medan Kuatkan Putusan KPPU Terkait Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Balige By Pass

HARIAN9 author photo
MEDAN| H9Pengadilan Negeri (PN) Medan telah menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menolak keberatan yang diajukan oleh PT. Anugerah Bahari Mandiri dan PT. Karya Agung Pratama Cipta terkait Persekongkolan Tender Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam Paket Pembangunan Jalan Balige by pass pada satker pelaksanaan jalan nasional wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

Seperti diketahui bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Majelis Komisi KPPU yang terdiri dari  Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. Sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. sebagai Anggota Majelis telah membacakan putusan terkait Persekongkolan Tender Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam Paket Pembangunan Jalan Balige by pass pada satker pelaksanaan jalan nasional wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

Memutuskan PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor IV terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam Paket Pembangunan Jalan Balige by pass pada satker pelaksanaan jalan nasional wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

Dengan memutuskan terlapor PT Karya Agung Pratama untuk membayar denda sebesar Rp. 1,8 miliar dan melarang terlapor PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah melewati fase persidangan oleh Majelis Komisi dalam menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPUL/2018 dengan memutuskan terlapor PT Karya Agung Pratama untuk membayar denda sebesar Rp. 1,8 miliar dan melarang terlapor PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Atas Putusan KPPU tersebut, PT. Anugerah Bahari Mandiri dan PT. Karya Agung Pratama Cipta mengajukan upaya hukum keberatan  ke Pengadilan Negeri Medan, dan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, PN Medan telah membacakan putusan perkara, yang dalam putusannya Majelis Hakim PN Medan memutuskan menolak permohonan keberatan dari Pemohon dan menguatkan putusan KPPU.  

Ramli Simanjuntak menjelaskan, bahwa saat ini KPPU menunggu salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Medan dan para Terlapor mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi bilamana keberatan terhadap hasil Putusan PN Medan dimaksud. Apresiasi yang tinggi KPPU sampaikan kepada PN Medan atas putusannya yang menguatkan Putusan KPPU dengan mempertimbangkan fakta, bukti dalam putusan KPPU. Ini pula menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk terus membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat demi kesejahteraan rakyat.(Jae9)


Komentar Anda

Berita Terkini