LARISPA


MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# DIJUAL SEBIDANG TANAH DI DISKI KECAMATANG SUNGGAL KABUPATEN DELISERDANG, UKURAN 12M x 18M, SK CAMAT HARGA Rp. 100JUTA, BERMINAT HUBUNGI 081370413190 (WAK SU)

PT Pancajaya Aneka Karsa Dituding Serobot Tanah Wakaf di Desa Lau Bekeri, Ini Bantahannya....

HARIAN9 author photo

KUTALIMBARU| H9
PT Pancajaya Aneka Karsa dituding telah menyerobot tanah milik warga dan tanah wakaf Kampung Banten di Dusun I, Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Salah seorang warga bermarga Sitepu mengatakan tanah miliknya lebih kurang satu hektar dan memiliki sertifikat tahun 2008, namun tiba-tiba diklaim PT Pancajaya Aneka Karsa. Posisi tanah tersebut tepat di sebelah tanah wakaf.

"Sebelum saya lahir tahun 1970, tanah itu milik orangtua dan sudah dikeluarkan surat dari pihak desa tidak pernah menjual kepada orang lain," kata Sitepu kepada wartawan, Senin (18/11/2019). 

Ia mengakui bukan tanahnya saja yang diserobot, tanah wakaf dan milik warga lainnya juga ikut terimbas. Oleh sebab itu, warga berharap Bupati Deliserdang Ashari Tambunan ikut membantu menyelesaikan.

Sedangkan Kepala Desa Lau Bekeri Adir Ginting menambahkan warga mengetahui tanahnya dijual kepada pihak asing berwarganegara Australia saat mau membangun pagar dengan pengawalan empat oknum dari satuan Brimob bukan dari Polsek Kutalimbaru. 

"Kami turun ke lapangan setelah ditanyakan warga kenapa tanah wakaf dan tanah mereka dijual. Saat itu juga, kami langsung menanyakan kenapa di tanah ini mau dibangun pagar. Pihak pembeli menjawab sudah membelinya dari PT Pancajaya Aneka Karsa. Setelah kami jelaskan, mereka tidak jadi membangun pagar," ungkapnya.

Adir menyebut luas tanah yang diduga diserobot PT Pancajaya Aneka Karsa lebih kurang 1,7 hektar. Di dalam ukuran tanah tersebut termasuk tanah wakaf seluas 800 meter dan sejumlah tanah warga yang telah memiliki sertifikat. 

"Menjadi pertanyaan kami dan warga, kenapa BPN Deliserdang mengeluarkan sertifikat tanah seluas lebih kurang 1,7 hektar yang diduga milik PT Pancajaya Aneka Karsa pada tahun 2017. Padahal sebelumnya BPN telah mengeluarkan sertifikat tanah milik warga tahun 2008 dan 2012 di objek yang sama. Seharusnya proses jual tanah ini harus mengurus silang sangketa ke pihak desa, ini tidak ada," kesalnya.

Ia mengatakan sudah menyurati permasalahan ini ke BPN Deliserdang. Namun sangat disayangkan, BPN tidak membawa peta saat meninjau lokasi untuk mengetahui mana saja tanah milik PT Pancajaya Aneka Karsa. 

"Beberapa hari kemudian, kami mendatangi kantor BPN dan diperlihatkan peta batas tanah milik PT Pancajaya Aneka Karsa. Apabila dilihat dari peta menurut sertifikat HGB Nomor 8 tahun 1996 yang dikeluarkan BPN Deliserdang, setengah tanah di desa ini milik PT Pancajaya Aneka Karsa. Sementara tanah Makam Pahlawan sudah ada tahun 1980, tanah Kantor Depsos tahun 1995 sudah memiliki sertifikat," ketusnya.

Ia menegaskan warga tidak menerima tanahnya diserobot PT Pancajaya Aneka Karsa. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Bupati Deliserdang Ashari Tambunan turun tangan menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lebih kurang lima bulan ini. 

"Adanya permasalahan ini, sebanyak 100 warga dari setiap dusun di Desa Lau Bekeri menandatangani menolak tanah wakaf Kampung Banten dan tanah warga diklaim PT Pancajaya Aneka Karsa," jelasnya.

Menganggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPN Deliserdang Fauzi membenarkan sudah ketemu dengan Kepala Desa Lau Bekeri Adir Ginting untuk menyampaikan masalah tersebut. 

"Setifikat yang dikeluarkan tahun 2017, saya belum tahu karena baru pindah kemari. Saya sudah sampaikan ke beliau, bisa saja titik koordinatnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu harus diverifikasi ulang dan harus dilakukan pengembalian batas," ujarnya.

Ia menyarankan pihak warga dan perusahaan sebaiknya duduk bersama kembali. Tujuan ini dilakukan agar kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih. "Kadang-kadang tumpang tindih ini bisa saja terjadi, karena dulunya pengukuran sertifikat dilakukan secara manual. Namun beberapa tahun belakangan ini sudah menggunakan sistem Orde-3. Itu yang harus kita dudukkan kembali sehingga posisi keberadaan sertifikat itu agar tidak tumpang tindih," sebutnya.

Untuk melakukan verifikasi ulang tanah ini, pihak pemohon baik warga maupun perusahaan agar mengajukan surat ke BPN Deliserdang. Namun hingga saat ini surat dari pihak pemohon belum ada yang masuk. "Ketika ada permasalahan seperti ini agar pemohon tersebut mengajukan surat untuk menjadi dasar tindaklanjut oleh kami," sebutnya.

Sementara, CEO PT Pancajaya Aneka Karsa, Elbiner Silitonga membantah menyerobot tanah wakaf Kampung Banten dan tanah warga di Dusun I, Desa Lau Bekeri. "Emangnya saya sudah gila menyerobot tanah wakaf dan milik warga. Yang iyanya tanah saya diserobot," tegas Elbiner.

Ia mengatakan total luas tanahnya di Desa Lau Bekeri mencapai 106 hektar dan memiliki sertifikat dari tahun 1996. Di dalam tanah 106 hektar itu memang ada kuburan yang dimaksud warga, namun makam itu sudah dipindahkan oleh Adir Ginting pada tahun 2017 ke tanah wakaf yang diberikannya seluas lebih kurang 1,5 hektar di dekat salah satu pesantren Desa Lau Bekeri.

Usai dilakukan pemindahan makam, Elbiner mengaku menjual tanah seluas 1,7 hektar kepada pihak asing berwarganegara Australia beberapa bulan lalu. Disinggung surat tanah sertifikat seluas 1,7 hektar tahun 2017, ia mengatakan surat itu pecahan dari surat sertifikat tahun 1996. "Jadi, apa yang dikatakan mereka itu semua salah. Semua ada datanya sama saya," tegas Elbiner lagi.

Sementara itu Camat Kutalimbaru melalui Sekretaris Camat Kutalimbaru Avro Wibowo mengatakan pihaknya telah mengetahui permasalahan tersebut. "Kita sudah mengirim surat ke Pemkab Deliserdang soal kejadian ini," ujarnya. (Ogi9)
Komentar Anda

Berita Terkini