MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# DIJUAL SEBIDANG TANAH DI DISKI KECAMATANG SUNGGAL KABUPATEN DELISERDANG, UKURAN 12M x 18M, SK CAMAT HARGA Rp. 100JUTA, BERMINAT HUBUNGI 081370413190 (WAK SU)

Putusan Kasasi MA Vonis Ketua DPC PDIP Kabupaten Paluta 2 Tahun Penjara

HARIAN9 author photo
PALUTA|H9
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDIP) kabupaten Padang Lawas Utara Perjuangan (Paluta) yang juga anggota DPRD Paluta periode 2019-2024 atas nama Syafaruddin Harahap divonis 2 tahun setelah dinyatakan secara sah bersalah atas tindak pidana penggelapan.

Hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung petikan putusan pasal 226 juncto pasal 257 KUHAP nomor 933/K/Pid/2019 menyatakan bahwa terdakwa Syafaruddin Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Paluta Ferry M Julianto SH menyebutkan bahwa dalam relaas pemberitahuan putusan kasasi yang disampaikan kepadanya dengan nomor 539/Pid.B/2018/PN.Psp per tanggal 7 November 2019 lalu.

Dalam relis pemberitahuan tersebut, putusan mahkamah agung RI tanggal 9 Oktober 2019 nomor 933/K/Pid/2019 atas nama terdakwa Syafaruddin Harahap gelar Baginda Panusunan yang amarnya berbunyi mengadili mangabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejari Paluta.

“Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 2019 nomor 933/K/Pid/2019 atas nama terdakwa Syafaruddin Harahap gelar Baginda Panusunan secara sah dinyatakan bersalah,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 338/Pid/2019/PT.MDN tanggal 15 Mei 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan nomor 539/Pid.B/2018/PN Psp tanggal 6 Maret 2019.

Kemudian mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Syafaruddin Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, seterusnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa segera ditahan,” tegasnya.

Untuk diketahui, putusan tersebut adalah tindak lanjut perkara atas laporan Tetty Harahap (43) warga desa Hiteurat, kecamatan Halongonan, kabupaten Paluta ke unit Reskrim Polres Tapsel dengan nomor : LP/45/2016/SU/TAPSEL.

Pada tanggal 24 Maret 2018 lalu, perkara tersebut dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejari Paluta dan pada tanggal 31 Juli 2018, Kejari Paluta melimpahkan berkas perkara ke PN Padang Sidimpuan dan disidangkan sejak tanggal 24 Oktober 2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Paluta Ferry M Julianto SH menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan surat tanah milik saksi korban Tetty Harahap (43) dan menuntut terdakwa dengan hukuman selama 1 tahun penjara.

Kemudian, majelis hakim PN Padang Sidimpuan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap anggota DPRD Paluta dari PDIP ini.Namun, terdakwa melalui penasehat hukumnya Dipo Alam Siregar melakukan banding ke pengadilan Tinggi Medan. Oleh Pengadilan Tinggi Medan, Syafaruddin Harahap dinyatakan bebas sehingga pihak JPU dari Kejari Paluta melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.(Akhir9)
Komentar Anda

Berita Terkini