LARISPA


MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# DIJUAL SEBIDANG TANAH DI DISKI KECAMATANG SUNGGAL KABUPATEN DELISERDANG, UKURAN 12M x 18M, SK CAMAT HARGA Rp. 100JUTA, BERMINAT HUBUNGI 081370413190 (WAK SU)

Ini Tanggapan Komisi D dan B DPRDSU Soal Dugaan Hutan Mangrove Beralih Fungsi di Madina

HARIAN9 author photo

MEDAN| H9
Komisi D dan B DPRD Sumut akan mengundang PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta pihak terkait lainnya, untuk rapat dengar pendapat (RDP) pengelolaan hutan mangrove di Desa Sikara-Kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, karena diduga dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. 

"Kita akan mengundang pihak perusahaan dan dinas-dinas terkait untuk mendengar penjelasan pengelolaan hutan mangrove di Desa Sikara-Kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, karena diduga dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit dalam RDP," kata anggota Komisi B Sugianto Makmur dan anggota Komisi D Al Ustadz Drs H Syahrul Ependi Siregar kepada wartawan, Minggu (1/12/2019).

Sugianto Makmur mengatakan pihaknya memiliki prinsip hutan mangrove tidak bisa dialihfungsikan seperti yang terjadi di Desa Sikara-Kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina. "Walaupun perusahaan mengklaim lokasi yang digunakan memiliki perizinan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap saja tidak bisa dipakai karena diduga merusak lingkungan. Ini sudah jelas harus diperiksa. Kita tau ada warga yang sudah melaporkan masalah itu ke Polres Madina, tapi masih sebatas memeriksa saksi-saksi saja," ujarnya.

Sugianto yang juga anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumut ini mengatakan Komisi B sedang menyusun jadwal untuk melakukan RDP dengan mengundang PT TBS, Dinas Kehutanan Sumut, DLH serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

"Sudah kita usulkan dan ini sedang menyusun jadwal RDP untuk mendengar penjelasan pihak perusahaan karena mereka menganggap tidak ada masalah dan instansi pemerintah terkait. Mudah-mudahan dalam minggu kedua di bulan Desember ini akan dilakukan RDP," sebutnya.

Sisi lain, ia memertanyakan izin lokasi yang dikeluarkan HGU tersebut seperti apa oleh pemerintah. "Apabila Pemkab Madina mengeluarkan izin hingga tepi sungai, itu sudah salah karena merusak lingkungan. Tapi menurut saya, pemerintah tidak sekonyol itu mengeluarkan izin kepada perusahaan. Tapi nanti kita dengar penjelasan mereka dalam RDP," sebutnya lagi.

Sementara Al Ustadz Syahrul Ependi Siregar menambahkan sebelum Komisi D melakukan RDP dengan PT TBS, DLH dan pihak terkait lainnya, ia akan meninjau lokasi lebih dahulu pada waktu reses tanggal 13-15 Desember.

"Kami tidak mau lingkungan wilayah Desa Sikara-kara dirusak dan dialihfungsikan seperti ini. Jika terbukti menyalahi aturan maka, PT TBS segera ditutup," tegas wakil rakyat dari Dapil Madina ini.

Ia mengingatkan kuasa hukum PT TBS jangan mencampuri hak dewan yang mengawasi regulasi tentang perizinan. "Fungsi kuasa hukum itu ada di pengadilan, bukan menganggap komentar wakil rakyat asal bunyi. Saya sarankan kepada saudara kuasa hukum agar membaca fungsi anggota dewan itu bagaimana," ketusnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Sumut meminta Dinas Kehutanan Sumut, DLH Sumut serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madina meninjau ulang perizinan pengelolaan hutan mangrove di Desa Sikara-Kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, karena diduga dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumut Al Ustadz Drs H Syahrul Ependi Siregar menduga telah terjadi peralihan fungsi dari hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Sikara-Kara. "Berdasarkan laporan masyarakat ada sekitar 178 hektare lebih hutan mangrove diduga telah beralih fungsi," kata Syahrul saat ditemui di sela-sela acara Bimtek PDIP di Medan, Selasa (26/11/2019).

Sedangkan PT TBS melalui kuasa hukumnya Ridwan Rangkuti SH MH ketika dikonfirmasi, Kamis (28/11) mengatakan sebagai Kuasa Hukum PT TBS dia membantah semua tudingan Syahrul. "Saya minta kepada Syahrul selaku anggota DPRD Sumut jangan asal bunyi atau asbun, saya tahu Syahrul hanya menerima laporan dari Syafron saja, silahkan buktikan ke lapangan, jangan asal memberikan komentar," ujarnya.

Perusahaan PT TBS, tambah Ridwan, adalah perusahaan yang dilindungi undang-undang sebagai investor dan bapak angkat pemilik lahan peserta plasma. Semua perizinan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ogi9)

Komentar Anda

Berita Terkini