LARISPA


MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# ANDA PUNYA BAKAT MENULIS PUISI, ARTIKEL, KARYA ILMIAH DAN TULISAN LAINNYA, SERTA INGIN DIMUAT DI KANTOR BERITA HARIAN9 INI, SILAHKAN KIRIM tulisan ANDA VIA EMAIL redaksiharian9@gmail.com

Jelang Pilkada 2020, KPU dan Kejari Tapsel Teken MoU

harian9 author photo
TAPSEL| H9
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel, di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tapsel Jalan Willem Iskander Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan, Kamis (13/2)

Penandatanganan MoU dilakukan Ketua KPU Kabupaten Tapsel Panataran Simanjuntak, M.Hum, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapsel Ardian, SH, dihadiri Komisionr KPU Tapsel Syawaluddin Lubis dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Efendi Rambe dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kemri Syafii Nasution dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Zulhajji Siregar dari Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas, Sekretaris KPU Haris Ritonga dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tapsel.

Usai melakukan penandatanganan MoU, Ketua KPU Kabupaten Tapsel Panataran Simanjuntak, M.Hum, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kejari Tapsel untuk mengawal suksesnya Pilkada Tapsel tahun 2020, mengingat Pilkada merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah yang berpotensi sengketa, sehingga Kejari memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa melalui proses Tata Usaha Negara maupun sengketa hasil.

“ Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang nantinya bantuan hukum tugas jaksa selaku pengacara negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili pihak pertama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sebagai penggugat dan atau tergugat, “ katanya.

Ia berharap, berharap agar kerja sama antara KPU Kabupaten Tapsel dengan Kejari Tapsel dapat terjalin dengan baik dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel tahun 2020.

“ Kita akan bekerja secara profesional, namun kita juga perlu bantuan hukum. Dengan adanya MoU ini, KPU Tapsel akan lebih mudah koordinasi dan mempermudah dalam menghadapi gugatan-gugatan, “ ucapnya.

Kejari Tapsel Ardian, SH menyampaikan, MoU dengan KPU Kabupaten Tapsel merupakan leading sektor bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang mana ruang lingkup dari MoU tersebut, terkait dengan pemberian bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum.

“ Jaksa merupakan pengacara negara. Pendampingan hukum hanya diberikan untuk lembaga pemerintah berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan. Jadi untuk ini kita memiliki tim khusus, yakni Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan ruang lingkup pidana menjadi domain pihak kepolisian, “ katadian,

Disebutkannya, adapun tugas para Jaksa selaku pengacara Negara yakni memberikan pertimbangan hukum,  memberikan pendapat hukum, audit hukum (Legal Audite) dibidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari pihak pertama yang pelaksanaannya berdasarkan surat kuasa substitusi dan atau surat perintah dari Kajati Sumut.

Lanjut dia, untuk pendapat hukum adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang hukum perdata atas dasar permintaan dari pihak pertama terkait penerbitan/pencabutan surat keputusan tata usaha.

Untuk pendampingan hukum adalah kegiatan jaksa pengacara negara mendampingi pihak pertama dalam hal pihak pertama melakukan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara misalnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk audit hukum adalah kegiatan jaksa pengacara negara mendampingi pihak pertama dalam hal melakukan audit hukum atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak pertama.

“ Tindakan hukum lainnya adalah tugas jaksa pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, dibidang perdata dan tata usaha negara,” pungkas dia, seraya menambahkan, ini merupakan kewajiban Kejaksaan untuk membantu KPU dalam melaksanakan tugas.

Ia berharap jika nantinya ada gugatan perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan Pilkada  Tapsel tahun 2020 akan dapat kita selesaikan cukup sampai di pengadilan, tidak harus sampai di Mahkamah Konstitusi. Namun jika memang harus sampai ke Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapsel akan siap mendampingi KPU Kabupaten Tapsel, karena Kejaksaan adalah juga sebagai pengacara resmi pemerintah.

“ Diharapkan agar kerja sama ini tidak hanya dilakukan pada masa pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020, tetapi juga bisa dilakukan penanda-tanganan nota kesepahaman bersama untuk tahun-tahun berikutnya, termasuk dalam pelaksanaan setiap kontrak kerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapsel, “ ungkapnya.  (Wan9)




Komentar Anda

Berita Terkini