LARISPA


MOTO HARIAN9 ADALAH "MENCERDASKAN UMAT# ANDA PUNYA BAKAT MENULIS PUISI, ARTIKEL, KARYA ILMIAH DAN TULISAN LAINNYA, SERTA INGIN DIMUAT DI KANTOR BERITA HARIAN9 INI, SILAHKAN KIRIM tulisan ANDA VIA EMAIL redaksiharian9@gmail.com

Tekan Disparitas Harga, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Imbau Tingkatkan Pemanfaatan Tol Laut di 2020

HARIAN9 author photo

MATARAM| H9
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengimbau Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), operator, pelaku usaha, dan seluruh pengguna tol laut agar semakin berperan dalam memaksimalkan pemanfaatan tol laut melalui gerai maritim pada 2020.

“Pemanfaatan optimal tol laut/gerai maritim diharapkan dapat menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) dan memangkas biaya distribusi sehingga menurunkan disparitas harga di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan; sekaligus tentu digunakan untuk mendorong ekspor,” jelas Dirjen Suhanto saat membuka Rapat Koordinasi Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut di Mataram, Nusa Tenggara Barat, hari ini, Selasa (11/2).

Hadir sebagai narasumber dalam rakor tersebut yaitu Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag, perwakilan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan perwakilan PT Telkom. Sedangkan, peserta rakor adalah kepala dinas atau perwakilannya yang membidangi perdagangan di 67 kabupaten/kota dan 21 provinsi.

Hasil evaluasi menunjukkan, walaupun penurunan disparitas harga belum sepenuhnya tercapai, namun kegiatan gerai maritim/tol laut ini telah mampu menjaga ketersediaan bapokting di wilayah terluar, khususnya di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, fluktuasi harga yang tinggi dan seringkali terjadi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dapat dihindari.

Dirjen Suhanto mengungkapkan, berdasarkan laporan evaluasi dari daerah, pelaksanaan tol laut dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain rute kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan, terbatasnya peralatan bongkar muat dan tenaga kerja di pelabuhan, serta masih terjadi ketidaksesuaian jenis barang yang diangkut dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, Suhanto optimistis bahwa optimalisasi pemanfaatan tol laut dapat menurunkan disparitas harga. Dinas Perdagangan setempat melaporkan, pada 2019 rata-rata harga bapokting di beberapa daerah mengalami penurunan harga jika dibandingkan dengan harga barang yang diangkut melalui kapal swasta.

Penurunan paling tinggi dicapai untuk komoditas telur ayam (37,78 persen) dan ayam beku (33,33 persen) di Kabupaten Fakfak; tepung terigu (31,67 persen) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; minyak goreng (23,08 persen) di Kabupaten Sabu Raijua; gula (20,00 persen) di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Wakatobi; Semen (19,44 persen) di Kabupaten Mamberamo Raya dan Beras (16,67 persen) di Kabupaten Alor.

“Pemangku kepentingan tol laut/gerai maritim diharapkan terus bekerja sama membenahi dan menjalankan aktivitas perdagangan di tol laut agar tujuan program tol laut dapat tercapai,” tegas Suhanto.

Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag Sihard Hadjopan Pohan menambahkan, guna mencapai tujuan tol laut, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mendata jenis, jumlah, dan harga barang kebutuhan pokok maupun barang penting. Pemerintah Daerah juga mendata pedagang, melakukan misi dagang, mendorong muatan balik yang tepat sesuai kebutuhan, menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan, serta melakukan sosialisasi ke daerah.

Melalui rakor tersebut, Kemendag juga mendorong pembuatan Sistem Informasi Gerai Maritim (SIGM). SIGM merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan akses informasi bagi para pemangku kepentingan, serta untuk melaporkan hasil pendataan, pemantauan, dan evaluasi jenis, jumlah, dan harga barang sehingga mempermudah akses informasi dan pelaporan kepada pimpinan dan masyarakat.

Selain itu, Kemendag juga mendukung pemanfaatan logistic communication system (LCS) yang akan digunakan pada program tol laut 2020 untuk tercapainya transparansi biaya dan harga di konsumen atau pengguna tol laut.

“Kami mendukung pemanfaatan aplikasi LCS dan mengimbau agar aplikasi ini segera didukung kesiapan penggunanya yang terdiri atas consignee (pelaku usaha), supplier (pemasok), shipper (ekspedisi), dan operator. Selain itu, pengembang aplikasi LCS ini diharapkan menyiapkan fitur-fitur yang lebih mudah dipahami dan informasi yang selalu diperbarui, seperti jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal,” jelas Suhanto.

Suhanto juga mengingatkan agar pengembang sistem LCS untuk segera menyiapkan fitur mengunggah dokumen pakta integritas bagi consignee dan reseller. Pakta integritas adalah komitmen pedagang gerai maritim untuk mewujudkan tujuan tol laut sesuai amanat Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 41 tahun 2018.
Komentar Anda

Berita Terkini