LARISPA


800 Hektar Lahan Diduga Diserobot PT.SSL, Warga Luat Huristak Mohon Keadilan pada Pemerintah

HARIAN9 author photo

HURISTAK| H9
Warga Luat Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas (Palas) meminta keadilan kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo atas dugaan penyerobotan lahan milik warga seluas 800 hektar yang berada di wilayah luat Huristak oleh perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Silva Lestari (PT.SSL) Kecamatan Huristak Kabupaten Palas.

Hal itu diungkapkan perwakilan masyarakat Huristak Syahrizal Harahap didampingi kuasa hukum masyarakat Frayadi Franz Fetricya Harahap, SH & Rekan dari kantor hukum dan administrasi ' Memori Keadilan', beralamat, Jalan. Plamboyan Raya, Komplek. Debang Taman Sari, Blok Krisan No. 44 Medan, saat melakukan pemasangan plang kepemilikan lahan di areal milik masyarakat yang diduga diserobot PT.SSL selama puluhan tahun, Sabtu (21/03/2020)

Menurut Syahrizal yang juga Ketua Kelompok Tani Aek Sigabaro Desa Ramba Kecamatan Huristak Kabupaten Palas, lahan seluas 800 hektar  milik Luat Huristak, selama ini dikelola 3 Kelompok Tani masing-masing Kelompoi Tani Aek Siabaro Desa Ramba, Kelompok Tani Tor Sibukkulan Desa Huristak dan Kelompok Tani Tano Marjurang Desa Ganal Kecamatan Hurustak.

“ Lahan yang dikelola sekitar 300 Kepala Keluarga tersebut, sebahagian telah telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), kini telah beralih fungsi menjadi tanaman ecaliptus ataupun sejenis tanaman kayu putih yang dikelola PT. SSL, “ ucap Syahrial.

Selain itu terdapat pula lahan masyarakat telah bersertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI, yang semula ditanami sipemilik pohon karet, namun sejak 2 tahun ini dikuasai PT SSL menjadi tanaman industri berupa eukaliptus.

“ Atas nama masyarakat, kami memohon kepada Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan nasib kami sebagai masyarakat kecil dan kami memohon keadilan yang seadil-adilnya, agar  dilakukan penataan dan penegasan penentuan batas temu gelang untuk memberikan kepastian hukum atas areal dan kepastian berusaha bagi pemegang izin konsesi, “ katanya.

Sementara kuasa hukum masyarakat Frayadi Franz Fetricya Harahap, SH & Rekan dari kantor hukum dan administrasi ' Memori Keadilan', mengatakan, lahan seluas 800 hektar milik masyarakat Huriustak tersebut selama ini dikelola oleh Kelompok Tani dan masyarakat sejak puluhan tahun dengan tanaman karet dan sawit.

“ Namun oleh PT SSL diserobot dan tanaman yang ada dalam lahan tersebut dirusakan untuk ditanami ecaliptus ataupun sejenis tanaman kayu putih sebagai bahan baku kertas, karena PT SSL mengklaim lahan masyarakat tersebut masuk dalam konsesi PT. SSL. Padahal lahan tersebut merupakan tanah ulayat dan berada dalam kawasan Areal Pengunaan Lain (APL) atau jauh berada diluar areal PT. SSL selaku pemegang izin konsesi, “ ujar Frayadi.

Ia juga menjelaskan, lahan yang dikelola beberapa kelompok tani dan masyarakat Desa Ramba Kecamatan Huristak yang berada pada APL seluas 800 hektar dan berada diluar konsesi PT. SSL, dengan rincian, lahan yang di kelola Kelompok Tani Aek Sihabaro berkisar 200 Hektar, begitu juga  kelompok tani lainnya, yaitu Tor Sibukkulan, desa Huristak, Tanah Marjurang, Desa Gamal masing masing kurang lebih mengelola lahan seluas 200 hektar dan selebihnya di kelola oleh perseorangan sebanyak 300 KK.

“ Karena lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat Huristak, maka kami mendampingi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Aek Sihabaro dan masyarakat desa Ramba Kecamatan Huristak untuk melakukan pemasangan plang di lahan yang mereka kelola dan berada di luar lahan konsesi meskipun berada di areal tanaman industri, “ tegasnya.

Terpisah, Ketua Yayasan Indonesia Maju Berkarya Devi Situmorang mengatakan, kalau tuntutan masyarakat Luat Huristak tersebut sebelumnya dikuasakan kepada yayasannya dan mengutus kantor hukum dan administrasi ' Memori Keadilan', untuk mendampingi masyarakat.

“ Demi keadilan, kita akan perjuangkan hak-hak masyarakat dan berharap Bapak Presiden RI Joko Widodo dapat menyahuti tuntutan masyarakat, karena kami yakin Bapak Presiden sangat pro rakyat, “ tutur Devi. (WD.014)

Komentar Anda

Berita Terkini