Pers Covid19


LARISPA


Gunakan Dana Desa, Walikota Padangsidimpuan Himbau Para Kades Lakukan Ini....

HARIAN9 author photo

PADANGSIDIMPUAN | H9
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH menghimbau kepada para Kades agar penggunaan dana Desa dapat diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mampu menggerakkan sektor-sektor produktif di pedesaan.

Himbauan Walikota Irsan tersebut sesuai dengan arahan Gubsu Edy Rahmayadi. Dimana pesan tersebut menyatakan Dana Desa hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Provinsi Sumut khususnya di Kota Padangsidimpuan dapat ditekan.

Walikota juga mengingatkan kepada Kades agar lebih berhati – hati  dalam penggunaan Dana Desa dalam hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sebab penggunaan dana desa sesuai arahan Presiden RI menjadi prioritas pengawasan dari aparat penegak hukum (APH) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH melalui Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Kota Padangsidimpuan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di wilayah Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, bertempat di Gedung Olahraga Mini / Lapangan Futsal Pemprovsu Jalan Willem Iskandar (pancing) Medan, (2/3/2020).

Sebelumnya, dari informasi yang diperoleh Dirjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri saat membuka Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Sumut meminta Pemerintah Kabupaten/Kota segara menyiapkan perlengkapan administrasi tentang pencairan Dana Desa sehingga tidak ada kendala dalam proses pencairan nantinya.

Sedangkan Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di wilayah Sumatera Utara ini mengusung thema "Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat". 

Turut dihadiri Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, perwakilan dari Kemendes PDTT, Kemenkeu, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumut, BPKP Provinsi, Kepala Dinas/Badan Provinsi terkait lainnya. (WD035).

Komentar Anda

Berita Terkini