Putusan MA: Akhirnya Brigjen DR.Nurazizah Diperkenankan Maju Menjadi Calon Bupati Asahan

HARIAN9 author photo

KISARAN|H9
Melalui Proses yang begitu panjang dalam menunggu hasil hasil gugatan yang dilayangkan Brigjen Nurajizah ke MA akhirnya menemukan hasil, terbukti Putusan MA mengabulkan Gugatan Brigjen Nurajizah Marpaung.

Mahkamah Agung (MA)mengabulkan permohonan judicial review mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah tertanggal 03 Desember 2019 Akhirnya, Nurhajizah diperkenankan  mencalonkan diri sebagai calon Bupati Asahan pada Pilkada Serentak 2020.

Saat Nurhajizah purnatugas sebagai Wagub Sumut pada 2018 karena sudah 5 tahun menjabat.Beliau akhirnya pulang kampung ke Asahan.Punya niat untuk membangun Asahan atas dukungan dari masyarakat agar maju menjadi Calon Bupati Asahan.

Niat  Nurhajizah maju menjadi Calon Bupati Asahan rupanya menjadi polemik dan mendapat kendala dari PKPU Nomor 3 tahun 2017,pada.pasal 4 Ayat (1) hiruf p angka 2, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.Berawal dari aturan PKPU Nomor 03 tahun 2017 akhirnya Beliau (Nurhajizah red) melakukan gugatan "Judicial Review".

Saat di komfirmasi Harian9.com sore tadi,Senin 23/03/2020 melalui telepon seluler beliau membenarkan bahwa gugatan saya dikabulkan MA,Brigjen DR Nurhajizah mengatakan "Siap Maju menjadi Calon Bupati Asahan" dan mohon doa dan restu dari masyarakat Asahan"ucapnya.
Brigjen DR Nuhajizah Marpaung mengirimkan berkas hasil sidang gugatan ke MA melalui pesan whatsups.

Sidang gugatan Brigjen Nurajizah dipimpin, sebagai ketua majelis yaitu hakim agung Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono. Majelis menilai larangan yang dilakukan KPU itu bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM:
"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";

Pasal 15 Undang-Undang HAM
"Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM
"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

"Pengaturan dalam objek Hak Uji materiil a quo merupakan materi muatan terhadap larangan/pembatasan hak politik warga negara untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum Kepala Daerah yang dijamin oleh Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga materi muatannya harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang," ujar majelis dengan suara bulat.(WD032)
Komentar Anda

Berita Terkini