Pers Covid19


LARISPA


Disnaker Palas Imbau Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7 Sebelum Lebaran

HARIAN9 author photo
PALAS| H9
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi diwiliyah palas agar membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh  paling lambat minus H-7 sebelum hari raya Idul Fitri 1441 H. 

 “Hal itu sesuai Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor : 560/4036 /2020., tanggal 15  Mei 2020, perihal pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya  keagamaan dalam masa pandemi Covid -19 paling lambat minus H-7 sebelum lebaran hari raya Idul Fitri," kata Bupati H. Ali Sutan Harahap melalui Kadis Tenagakerja Kabupaten Padang Lawas, Drs. Ramal Guspati Pasaribu. M.Si, Bersama Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, Jon Nedi Piliang, SH, MH. Senin (18/5/2020) di Sibuhuan .

Selain itu, lanjut dia, dengan  memperhatikan surat edaran Menteri Tenagakerja RI Nomor : M./6/HI .00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, tentang pembayaran THR kepada karyawan merupakan satu kewajiban perusahaan yang sudah diatur di dalam Permenaker pasal 2-3, Nomor 6 tahun 2016 tentang besaran THR pekerja atau buruh.

Ramal Mengatakan, karyawan atau buruh perusahaan yang  masa kerja 12 bulan atau 1 tahun maka berhak mendapat THR sebesar satu bulan upah 

Sebaliknya, tambah dia, karyawan masa kerja minimal 1 bulan kurang dari 12 bulan, maka mendapatkan THR secara proporsional, terangnya.

"Untuk  perusahaan yang tidak.mampu membayar THR kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan supaya mempedomani surat edaran Gubsu Nomor : 560 /4036 /2020 harus memberikan alasan yang jelas dan bisa dibenarkan," Ungkapnya 

Besaran THR bagi karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan,tambah dia ,adalah satu bulan gaji. Jumlah THR itu merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Untuk menjamin pemberian THR kepada semua karyawan, pihaknya telah melayangkan surat edaran pemberitahuan pembayaran THR  keagamaaan tahun 2020 kepada seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Padang Lawas  ,agar melaksanakan pembayaran THR sesuai ketentuan" tambahnya 

Sebagai bentuk pengawasan terhadap surat edaran tersebut, kata dia, pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut untuk dilaksanakan perusahaan terhadap karyawan.

Bagi perusahaan yang sengaja tidak melaksanakan pembayaran THR pada pekerja atau buruh akan diberikan sanski  berupa teguran hingga pencabutan izin usaha, pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, Jon Nedi Piliang, SH, MH. mejelaskan. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, solusi atas persoalan hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pejerja/buruh, prosesnya dilakukan secara kekeluargaan.

Yang dilandasi dengan laporan keuangan intenal pihak perusahaan transfaran serta itikad baik supaya tercapai kesepakan. Kata Jon Nedi.

Jon Nedi menguraikan,  apa yang disebut dengan dialog untuk kesepakan diantaranya meliputi beberapa hal yakni, Bila perusahaan tidak mampu untuk membayarkan THR secara penuh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undang undang, maka pembayaran THR dilakukan dengan bertahap.

Bila perusahaan sama sekali tidak mampu untuk membayarakan THR  dengan waktu yang sudah ditentukan, sesuai peraturan undang undang, maka perusahaan tersebut melakukan pembayaran THR dengan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang telah disepakati, dan waktu dan cara untuk pengenaan pendendaannya atas pembayaran THR keagamaan. Urainya.

Disamping itu, lebih jelas ia menuturkan, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh seperti point diatas, harus dilaporkan oleh pengusaha kepada dinas terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan   di bidang ketenagakerjaan diwilayah setempat. Tutup Jon Nedi Piliang, SH, MH. Selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas. (WD41) 
Komentar Anda

Berita Terkini