DPD PDIP Sumut Komentari Kenaikan Iuran BPJS

HARIAN9 author photo
MEDAN|H9
Langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken Perpres 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang isinya pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, merupakan keputusan yang akan dinilai tidak bijaksana dan tidak memiliki kepekaan terhadap kesulitan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 .

"Kendatipun baru akan diberlakukan per 1 Juli 2020, namun situasi ekonomi dan psikologi masyarakat masih akan sama pada saat ini".

Apalagi Perpers tersebut tidak sesuai dengan semangat putusan MA yang telah membatalkan Putusan Pemerintah tentang kenaikkan iuran BPJS beberapa waktu lalu".

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Sumut Dr. Aswan Jaya dalam keterangan Persnya terkait rencana Pemerintah yang kembali menaikkan Iuran BPJS.

Walaupun pemerintah mensubsidi peserta BPJS kelas III sejumlah Rp 16.500 tetapi hal tersebut tidak juga memberikan solusi bagi masyarakat. bahwa dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, tetapi juga dirasakan sangat signifikan oleh masyarakat menengah bahkan atas.

"Sehingga keputusan pemerintah menaikan kembali iuran BPJS pertanggal 1 Juli nanti bukan langkah bijak" Imbuh Mantan Aktifist 98 tersebut,

Meski beban pelaksana BPJS begitu berat bukan berarti solusinya adalah menaikkan iuran BPJS.

"Kenapa tidak berpikir mencari solusi yang lain selain memberatkan Masyarakat" Tegas Aswan

Situasi saat ini, apabila sudah keluar dari pandemi Covid-19, masyarakat akan memasuki masa pemulihan ekonomi dan membutuhkan setidaknya satu tahun kedepannya untuk kembali normal, itupun bagi mereka yang cepat menyesuaikan diri.

"Kita berharap Pemerintah mampu mencari berbagai alternatif untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dipaksa di rumahkan tanpa kerja-kerja produktif,"pungkasnya.(WM021)
Komentar Anda

Berita Terkini