Pers Covid19


LARISPA


DPRK Aceh Tamiang Gelar Konferensi Pers Beberkan APBK

HARIAN9 author photo
ACEH TAMIANG| H9
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Suprianto, Wakil Ketua Fadlon SH dan anggota DPRK lainnya membedah rencana Peraturan Bupati (Perbup) terkait rasionalisasi penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang tahun anggaran 2020, kegiatan konfrerensi pers tersebut berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) pada Jumat (15/05/2020).

Desi Amelia, Rahmad Syafrial, Sugiono, Sarhadi dan anggota Dewan lainnya mengecam tingkah Bupati Aceh Tamiang bersama Team Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) yang tidak punya nurani untuk kepentingan rakyat Aceh Tamiang ditengah suasana pandemi Covid-19 menyatakan Konferensi  pers ini dilaksanakan bukan karena program Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota Dewan dicoret seratus persen, namun hal ini agar publik mengetahui sejauh mana keberpihakan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada rakyatnya yang membutuhkan anggaran untuk pembangunan Masjid, Mushala, Dayah , rumah kaum dhuafa dan kegiatan padat karya yang merupakan hasil reses anggota DPRK Aceh Tamiang.

"Pemda membeli mobil baru
senilai Rp 900 juta, anggaran untuk Bunda PAUD ditambah pada hal saat pembahasan APBK Murni tahun anggaran 2020 disetujui hanya Rp 400 juta, namun Bupati bersama TAPK telah merubah anggaran menjadi Rp 600 juta lebih dan ini diduga sebagai penumpang gelap dalam Rasionalisasi anggaran.

"Pembangunan Mushala untuk Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang senilai Rp 400 juta lebih tidak dicoret anggarannya, pada hal bagian dari instansi vertikal.

Anggaran untuk biaya operasional dan uang makan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tamiang juga ditambah. Ada juga anggaran untuk pengadaan sepeda motor senilai Rp 200 juta. Muncul pula anggaran untuk membangun tempat parkir dibekas lahan  SDN 03 Kualasimpang dengan anggaran senilai Rp 1,3 miliar.

Anggota DPR lainnya, Rahmad Syafrial SH menyampaikan, pada hal dalam keputusan bersama Mendagri dan Menkeu tidak boleh ada anggaran pengadaan mobil, sepeda motor, terkecuali bersifat urgen, namun faktanya Bupati bersama TAPK telah melakukan pembangkangan. 

Pihkany akan membedah secara tuntas tentang kasus tersebut untuk dievaluasi dan jika ditemukan tindak pidana, maka  akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk diproses, karena memang sangat banyak ditemukan kejanggalan dalam rencana perubahan Perbup Penjabaran APBK Aceh Tamiang 2020,"tegasnya.

“Setelah  hari raya Idul Fitri, kami DPRK Aceh Tamiang akan memanggil Ketua Barang dan jasa (Barjas), serta pihak lainnya untuk diminta penjelasan terkait hal-hal perubahan tersebut,"ungkapnya.
(WD-013).

Komentar Anda

Berita Terkini