Pers Covid19


LARISPA


Langgar Maklumat Kapolri, Gito Pardede Minta Gubernur Hentikan Pasar Murah

HARIAN9 author photo
MEDAN| H9
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terus mensosialisasikan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, justru melanggar aturan itu sendiri.

Di tengah pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengadakan pasar murah di Gedung serba guna, jalan Willem Iskandar, Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan kabupaten deliserdang, Minggu (17/5/2020).

Dengan adanya pasar murah membuat Di sana terjadi kerumunan yang dinilai dapat menyebabkan penyebaran virus corona dengan cepat. Hal ini kemudian mendapat kecaman dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Wilayah I Sumut-NAD.

Koordinator GMKI Wilayah I Sumut-NAD, Gito M Pardede menilai tindakan Pemprovsu dengan mengadakan pasar murah telah melanggar Maklumat Kapolri dan protokol kesehatan. Bahkan dalam pelaksanaan pasar murah itu Pemprovsu tidak memiliki standar dan aturan khusus sehingga kehadiran masyarakat cukup membludak.

"Kita dukung arahan pemerintah selama ini, kita dukung dengan mematuhi untuk work from home, kita dukung pemerintah dengan bergotong royong membagikan sembako demi membantu masyarakat di tengah situasi sulit begini". Tapi pemerintah kita malah melanggar aturannya sendiri.

"Ya harusnya Pemprovsu punya mekanisme, ini malah panitia mengabaikan maklumat Kapolri dan protokol kesehatan. Kejadian seperti ini bisa menyebabkan penyebaran virus Corona semakin sepat," kata Gito Pardede kepada wartawan di Medan, Senin (18/5/2020).

Protokol kesehatan yang dimaksud Gito ialah standar penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh WHO dan dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini dalam segala himbauannya. Protokol kesehatan itu mulai dari penggunaan masker, prosedur cuci tangan, phisycal distancing hingga larangan berkerumun. 

Gito menegaskan protokol kesehatan itu tetap harus diikuti. Sebab peraturan ini dibuat bertujuan agar meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 .

"Seharusnya Pemprovsu memberikan kepastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan serta optimalisasi PSBB dalam mencegah bertambahnya angka penyebaran Covid-19, bukan malah melakukan kebijakan pasar murah yang saya kira itu fatal. Dan terkesan ada faktor kepentingan" tegas Gito dalam keterangan resminya.

Kegiatan pasar murah Pemrovsu rencananya digelar selama lima hari ke depan hingga 21 Mei 2020. Upaya pencegahan corona terus disuarakan. Namun implementasinya yang masih menjadi pertanyaan.

Gito juga meminta Pemprovsu memberhentikan kegiatan pasar murah karena akan meningkatkan intensitas penyebaran Covid-19. Dan meminta Polda Sumut juga mengantisipasi kerumunan selama covid-19 berlangsung.

"Bapak gubernur tolong sampaikan kepada panitia penyelenggara agar memberhentikan pasar murah, jika gubernur tetap akan melanjutkan berarti akan ada kluster baru penularan Covid-19, sedangkan saat ini angkanya terus meningkat perlahan di Sumut. Dan kepada Bapk Polda Sumatera Utara agar mengarahkan anggotanya untuk penertiban kerumunan yang masih tersebar di beberapa titik," ungkap Gito. (WM021)
Komentar Anda

Berita Terkini