-->

Soal Nasib TKS Palas, Pecinta Keadilan Juga Pengacara Angkat Bicara

HARIAN9 author photo
PALAS| H9
Ditengah situasi pandemik wabah covid-19, serta sedang menjalakan ibadah puasa dibulan suci ramadhan ini, yang semakin dekat menuju kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri 1441 H, seharusnya hal ini mampu untuk meringankan beban kehidupan yang semakin sulit, namun hal itu jauh dari harapan dan sukar untuk di tenggarai.

Dimana beredar kabar dalam beberapa hari terakhir ini, terjadinya pemotongan gaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dibeberapa instansi pemerintah kabupaten padang lawas, kalangan praktisi hukum, bahkan sampai masyarakat awam sangat menyayangkan dugaan pemotongan gaji tersebut.

Pecinta Keadilan juga seorang Pengacara D. Siregar, SH, angkat bicara terkait dugaan pemotongan gaji honorer di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Lawas sebesar Rp 300.000.(Tiga Ratus Ribu Rupiah). 

Menurutnya, ditengah mewabahnya virus corona Desease (covid-19) yang berdampak buruk ketingkat ekonomi seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah secara bersama-sama menanggulangi krisis yang terjadi saat ini. 

"Untuk itu, perlu kita dijelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga honorer. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD," sebut Pecinta keadilan sekaligus pengacara muda berbakat serta penuh talenta ini.

Bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturan tentang tenaga honor mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dimana Tenaga honorer dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara perjanjian kerja dan ada juga tenaga honorer yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Baik tenaga honorer yang bekerja dengan adanya perjanjian maupun yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, upahnya adalah sesuai dengan upah minimum.

Diterangkan D. Siregar, Hal tersebut sesuai dengan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:
(1)Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2)Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

(3)Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a.upah minimum; b.upah kerja lembur; c.upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d.upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e.upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f.bentuk dan cara pembayaran upah; g.denda dan potongan upah;
h.hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i.struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Sedangkan Isi dari pasa keempat(4) menyatakan, Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Terang D.Siregar. SH.

Namun Setelah lahirnya UU ASN, Pegawai Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mengenai PPPK diatur dalam Pasal 93 – Pasal 107 UU ASN. 2510.510.2501.501x1.
10.01.12.14.15.16.17.19.83x2. 

Dengan demikian, PPPK berhak memperoleh: a.gaji dan tunjangan;
b.cuti; c.perlindungan; dan d.pengembangan kompetensi.
Oleh karena tidak jelas pengakuan terhadap Honorer atau TKS apakah Tenaga Kerja sesuai UU Ketenagakerjaan atau PPPK sesuai UU ASN., sehingga menjadikan Pegawai Honorer atau TKS sebagai objek yang sering dipermainkan dalam Pemenuhan Hak-hak nya.

"Secara yuridis dan berdasarkan Perjanjian kerja PPPK pemotongan gaji pegawai honorer secara sepihak di lingkungan Kantor DPRD Kab. Padang Lawas secara sepihak tanpa belas kasihan adalah tindakan wanprestasi dan bisa saja digugat kata Don Siregar kepada awak media ketika diminta tanggapannya, Minggu (10/05/2020).

“Seharusnya perekrutan Tenaga Honorer dan Pemkab Padang Lawas harus dilakukan secara Profesional, dan wajib membuat suatu perjanjian kerja untuk menjamin Hak-hak Tenaga Honorer dan Dinas terkait di mana tenaga honorer bekerja, menuju kemajuan Kabupaten. Padang Lawas, yang Semakin BERCAHAYA”, tuturnya.

Sebelumnya beredar berita dimedia sosial dan masyarakat umum, gaji pegawai honorer kantor DPRD Palas yang baru masuk dipotong sebesar Rp 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di mana gaji tersebut biasa diterima setiap bulannya sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) berubah menjadi Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) karena diduga ada pemotongan. Dugaan pemotongan gaji tersebut untuk menggaji pegawai honorer yang baru masuk. 

Dengan hal tersebut untuk mewujudkan visi misi bupati palas, diharapkan kepada "Bupati Padang Lawas Harus mengevaluasi kinerja Sekretaris Dewan dan Perangkat nya". Agar tidak terjadi hal dugaan yang menyangkut pemotongan gaji kedepannya. Pungkas D. Siregar. SH. Pecinta Keadilan yang merupakan Pengacara Muda penuh Talenta di Kabupaten Padang Lawas ini.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dewan, Edi Mirson. ketika dihubungi Harian9.com via Selularnya mengatakan, terkait isu yg beredar tidak benar ada pemotongan gaji tks, namun pemerataan bagi yang belum ditampung gaji di APBD. Demikian dikatakan Sekwan DPRD Palas. (WD41)
Komentar Anda

Berita Terkini