BPD di Labuhanbatu Harus Mampu Kawal Penyaluran Bansos Covid 19

harian9 author photo
LABUHANBATU| H9
Menanggapi banyaknya laporan dari Masyarakat tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkesan sangat lemah dalam mengawasi Pemerintahan Desa terlebih-lebih dalam pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) terkait dengan Covid 19, oleh karenanya BPD se Kabupaten Labuhanbatu dikumpulkan oleh Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Rabu (03/5/2020).

Plt.Kadis PMD Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, mengatakan bahwa, Untuk mengevaluasi kinerja BPD ini dilaksanakan tiga gelombang yang dimulai hari ini Rabu (03/5/2020)
yakni, Ketua BPD Bilah Barat, Bilah Hulu dan Pangkatan  diikuti sejumlah 41 orang.

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus serius mengawal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid 19 agar bisa tepat sasaran, untuk itulah kita kumpulkan seluruh Ketua BPD agar mereka lebih paham tugas dan fungsinya dalam mengawasi Pemerintahan Desa, BPD juga memiliki peran utama dalam memutuskan siapa-siapa yang berhak mendapat Bansos, inilah bentuk Pengawasan BPD terhadap Kepala Desa dan Pemerintahannya," terang Abdi Jaya Pohan.

Setiap Ketua BPD agar memberikan laporan tentang realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang telah terlaksana, karena dengan dasar itu akan dapat titik terang permasaalahan disetiap Desa, laporan dan masukan dari Ketua BPD terkait Bantuan Sosial (Bansos) tahap realisasi Bansos ini sangat kita butuhkan, karena banyaknya laporan yang masuk ke PMD tentang banyaknya masaalah .

"Untuk ini diminta kepada seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat fakta-fakta dilapangan apakah sesuai atau tidak penyaluran Bansos ini, peran Ketua BPD pada Relawan Covid 19 harus ditempatkan pada posisi Wakil Ketua oleh Kepala Desa, hal tersebut agar dalam Musyawarah Desa (Musdes) khusus pendataan calon penerima Bansos peran BPD sangat kuat," ungkap Kadis PMD (
WD.016)
Komentar Anda

Berita Terkini