-->

DPRD Komisi B Langkat Terima Usulan PB MBN Langkat Bentuk Pansus Covid-19

harian9 author photo
STABAT| H9
Menindaklajuti usulan Pengurus Besar Majlis Belia Negeri Langkat terkait tentang pembentukan Pansus Covid-19. Kehadiran PB MBN Langkat langsung di terima oleh Yusuf Tarigan selaku Ketua Komisi B DPRD Kab.Langkat, Fatimah dari PKS bertindak sebagai moderator serta Romelta Ginting dari PDI P, Agus Salim dari Demokrat dan Ahmad Senang dari Golkar di ruang rapat Komisi B.

"PB MBN Langkat tadi telah menyampaikan beberapa pokok pikiran dan permasalahan sebagai dasar Pansus Covid-19 DPRD Langkat di bentuk untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Langkat guna mengevaluasi kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang ada di Kabupaten Langkat," ujar Agusma Hidayat selaku Wali Utama PB MBN Langkat di dampingi oleh Muhammad Akbar selaku Setia Usaha Utama pada Kamis (11/06/2020).

MBN Langkat mempertanyakan mengapa harus Sembako, kenapa tidak uang kontan atau cash. "Jika uang cash maka Bansos tersebut akan langsung di terima rumah tangga sasaran dan tidak membuka peluang untuk di korupsi, tak perlu mengeluarkan biaya tambahan transportasi dan lainnya, tidak akan terjadi salah timbangan dan akan berdampak langsung ke Pasar, perputaran uang akan berdampak signifikan di Langkat sehingga kesejahteraan masyarakat Langkat akan dapat di rasakan di tengah Wabah Covid-19 ini," lanjutnya menjelaskan.

MBN Langkat menyinggung persoalan sistem pendataan maupun sumber data yang di gunakan Dinas Sosial Pemkab Langkat yang masih di tumpang tindih dan yang tak sesuai, baik data yang sudah meninggal dunia maupun yang sudah pindah, di temukannya data penerima suami istri, data PKH maupun data ganda.

Selain itu, dalam hal keterbukaan informasi, masih belum transparannya pihak Pemdes dalam mengumumkan data penerima bantuan tersebut. Tak hanya itu, disebutkan juga adanya selisih dan perbandingan harga yang tak sesuai dengan harga Bulog. 

Kemudian adanya di temukan berat timbangan Sembako yang tak sesuai hingga dugaan indikaai Pungli oleh oknum yang memanfaatkan keuntungan di tengah Wabah Covid-19 ini.

Selain hal tersebut, PB MBN Langkat mempertanyakan adanya berita dugaan SIKM yang di perjualbelikan sekitar 200 hingga 300 ribu serta dugaan pemotongan honor perawat sebesar 50 persen hingga terdengar honor Dishub dan Satpol PP belum di cairkan sedangkan dana sudah cair.

"Kemarin kita membaca pemberitaan Langkat sudah zona merah, sedangkan hal tersebut belum memenuhi ketentuan sehingga dapat membuat keresahan di tengah masyarakat Langkat. kita menilai masih lemahnya koordinasi antara TGTPP Langkat dengan Propinsi sehingga terjadi penyampaian dan penyampaian informasi yang tak sesuai, kita mengharapkan agar penyampaian dan penyampaian informasi terkait Covid di Langkat ini jelas dan akurat," lanjutnya lagi.

Komisi B DPRD Langkat pun yang di wakili Yusuf Tarigan, Fatimah, Ahmad Senang, Romelta Ginting dan Agus Salim merespon agar segera di rekomendasikan pembentukan Pansus Covid-19 ini kepada pimpinan DPRD Langkat untuk segera di bahas bersama seluruh pimpinan Fraksi. Romelta Ginting mengajak MBN Langkat agar ikut serta memantau, apabila di perlukan hak angket DPRD Langkat akan di gunakan untuk mengevaluasi kinerja yang masih semeraut sedangkan anggaran 6,1 Milyar sudah di anggarkan kepada TGTPP Covid-19 kabupaten Langkat.

"Selain itu BPBD Pemkab Langkat belum memiliki roadmap penanggulangan bencana yang jelas dan terarah sehingga kita mengharapkan agar penanggulangan bencana di Langkat memiliki roadmap yang jelas sehingga arahnya juga jelas dan terukur,"Tandasnya Gusma (WD012)
Komentar Anda

Berita Terkini