Pemerintah Kucurkan Rp.677,2 Triliun untuk Penanganan COVID-19

harian9 author photo

JAKARTA| H9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp677,2 triliun. Hal tersebut disampaikan Menkeu seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden melalui video conference, Rabu (03/06) di Jakarta.

“Biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp.677,20 triliun," kata Menkeu.

Menkeu merinci total biaya tersebut, yang pertama yakni Rp.87,55 triliun untuk bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan COVID, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional untuk pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

“Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang jadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa itu mencakup Rp.203,9 triliun,” tambahnya.

Ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

“Kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, kredit modal kerja darurat yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp.10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp.123,46 triliun," jelas Menkeu.

Keempat, yakni untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp.120,61 triliun. Kelima, untuk bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp.44,57 triliun. Terakhir dukungan untuk sektoral maupun Kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah yang mencapai Rp.97,11 triliun.

“Untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara (PMN), penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya di atas Rp.10 miliar hingga Rp.1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp.44,57 triliun," ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tesebut, Menkeu juga memaparkan PP 23 tahun 2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan empat modalitas, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan dan belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan pemulihan ekonomi nasional akibat yang terkena dampak akibat COVID-19. (Kemenkeu/wp.03)

(Foto: Kemenkeu)


Komentar Anda

Berita Terkini