-->

PP Barupas Indonesia Serukan Dekrit Kebangsaan

harian9 author photo
JAKARTA| H9
Pimpinan Pusat Barisan  Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera ( PP Barupas) Indonesia Mengajak Seluruh Komponen  Menyerukan Dekrit Kebangsaan. Hal itu mencermati perkembangan yang terus bergerak yang memunculkan kekisruhan dimana mana khususnya setelah RUU Haluan Ideologi Negara masuk ke prolegnas DPRRI. Demikian disampaikan Ketua Umum  di dampingi Sekjen PP Barupas Indonesia Azrai Ridha, SH dan Drs. Fadlan G.Cibro  di Jakarta melalui siaran persnya yang masuk ke redaksi HARIAN9, Kamis ( 25/6/2020).    

Menurutnya, bahwa sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjuangan yang melahirkan patriot – patriot yang rela mengorban kan jiwa dan raga demi tegaknya kehidupan bangsa yang berdaulat.  Bahkan perjuangan pergerakan kebangsaan ini telah menghantarkan bangsa ini pada kemerdekaan yang kemudian di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

“Kelima prinsip ini kemudian diletakkan sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa secara keseluruhan  yang disepakati didalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut dengan Pancasila,” ungkapnya.

Ditegaskannya, bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah kesepakatan seluruh bangsa yang sifatnya final dan mengikat. Karena itu sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa setiap ide, gagasan, tindakan yang bermaksud mengubah Pancasiladan UUD 1945  akan selalu membuat bangsa ini mengalami kekacauan dan perpecahan terjadi dimana – mana.  

“Sebagaimana saat terjadinya perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadiUUD Serikat 1949 seterusnya menjadi UUDS 1950 dan akhirnya Kembali ke UUD 1945. Sehingga selama dalam periode perubahan perubahan konstitusi diatas tersebut bangsa ini selalu dilanda oleh kemelut politik yang berkepanjangan yang mengancam keutuhan negara hingga pada akhirnya diputuskan melalui dekrit presiden Kembali ke UUD 1945,” katanya. 

Disebutkannya, selanjutnya gerakan reformasi yang semula diinisiasi oleh mahasiswa yang diharapkan akan menghantarkan bangsa ini sebagai bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ternyata telah dibajak oleh kekuatan lain yang mendorong untuk merusak kemurnian UUD 1945 dengan istilah amandemen Konstitusi Negara. 

“Sejak UUD 1945 diamandemen kehidupan berbangsa Kembali dihadapkan pada kemelut yang mengancam persatuan, bangsa terpecah pecah, adu domba anak – anak bangsa menjadi trend dalam dinamika politik kebangsaan, seluruh tatanan menjadi rusak, hukum dipermainkan, korupsi makin terbuka, liberalisasi mengancam ekonomi kerakyatan, Kedaulatan Negara terganggu dengan dugaan TKA illegal asing  yang masuk secara diam diam, faham berbau Ideologi Komunis Kembali muncul dalam pemikiran dan secara terbuka mulai bergerak dengan cara mencoba mengubah prinsip dasar kebangsaan,” ungkapnya 

Maka mencermati perkembangan yang terus bergerak yang memunculkan kekisruhan dimana mana khususnya setelah RUU Haluan Ideologi Negara masuk ke prolegnas DPRRI, PP Barupas Indonesia mengajak  dan menyerukan Dekrit Kebangsaan, yakni: 

1.Batalkan dan cabut  RUU Haluan Ideologi Pancasila ( Ruu HIP )  dengan atau tanpa syarat apapun  dan bubarkan parpol pendukung RUU HIP ;

2.Cabut Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 Sampai Dengan Tahun  2002.

3. Kembalikan Tap MPR No.  II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (ekaprasetia pancakarsa) 

4.Terbitkan Ketetapan MPR Untuk Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa 

5.Kembali Kepada Kemurnian Undang Undang – Undang Dasar  1945 Yang Asli 

6. MPR  Selaku Pemegang Kedaulatan Rakyat Segera Membuka Sidang Istimewa Untuk Meminta Pertanggung Jawaban Presiden  (rel/pu001)




Komentar Anda

Berita Terkini