-->

8 Anggota Ajukan Interpelasi ke Pimpinan DPRD Labuhanbatu

harian9 author photo
LABUHANBATU | H9
ANGGOTA DPRD Labuhanbatu yang terdiri dari 4 orang dari PDIP, 3 orang dari PPP dan 1 orang dari PKB mengajukan hak interpelasi ke Pimpinan DPRD Labuhanbatu, Senin (06/7/2020) usulan interpelasi ini disampaikan oleh Sujarwo didampingi sejumlah Pimpinan Partai pengusul yakni Muneruddin SAg. Ketua PPP Labuhanbatu, Umar Lubis Ketua PKB Labuhanbatu, usulan interpelasi ini diterima Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu H.Muhammad Arsyad Rangkuti.


Anggota DPRD Labuhanbatu dari Fraksi PDI-P Sujarwo mewakili Anggota DPRD pengusul mengatakan, bahwa usulan tersebut merupakan hak setiap Anggota DPRD sesuai dengan amanat Undang-undang, usulan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Lembaga Legislatif terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sebutnya.

Selanjutnya Sujarwo mengatakan, Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal 21 serta penggunaan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a dan pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk pengusulan penggunaan hak interpelasi kepada Pimpinan DPRD,jelasnya

Sementara Ketua DPC PPP Labuhanbatu Muneruddin SAg. mengatakan, bahwa Pihaknya prihatin melihat roda Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tidak berjalan sebagaimana  semestinya, akibat persoalan jabatan Sekda Labuhanbatu, sehingga berdasarkan aspirasi Masyarakat pihaknya telah memerintahkan kader mereka di DPRD Labuhanbatu untuk menyampaikan usulan interpelasi.

Sedangkan Ketua PKB Labuhanbatu Umar Lubis menyatakan, bahwa persoalan ini muncul pasca terbitnya Putusan Pengadilan TUN Nomor 117/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 24 September 2019 yang menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3166/BKPP.1/2017 tentang Pembebasan Jabatan dari Jabatan Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.tanggal 25 Agustus 2017 terhadap Sekda Labuhanbatu Ir. H.Muhammad Yusuf Siagian.

Surat Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 820/175/Otda tanggal 6 Januari 2020 yang memerintahkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memerintahkan Bupati Labuhanbatu mengembalikan Jabatan Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu.

Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor : 800/13344/BKD/III/2020 meneruskan surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Labuhanbatu untuk menjalankan Putusan Pengadilan TUN yakni mengembalikan posisi Jabatan Sekda Labuhanbatu kepada Muhammad Yusuf Siagian.

"Kalau dulu ada alasan Pemkab masih ada upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) beberapa waktu lalu surat pemberitahuan Putusan PK Nomor : 117/G/2017/PTUN-MDN/ Jo Nomor : 30/PK/TUN/2020  oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang penolakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon telah disampaikan kepada Pemkab Labuhanbatu yang artinya Bupati telah kalah, dan Jabatan Sekda yang sah saat ini adalah Muhammad Yusuf Siagian.namun kenapa sampai saat ini Bupati Labuhanbatu tidak menjalankan putusan itu," imbuhnya

Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu H.Muhammad Arsyad Rangkuti menyatakan, bahwa dirinya mewakili Ketua DPRD Labuhanbatu,usulan interpelasi ini akan disampaikan kepada Kabag Umum Sekretariat DPRD Labuhanbatu guna di agendakan untuk dijadwalkan pembahasannya di Badan Musyawarah ( Bamus), Bamuslah yang nantinya menentukan jadwal sidangnya dan kita tunggu kapan dijadwalkan.(WD.016)
Komentar Anda

Berita Terkini