-->

Antisipasi Permasalahan Hukum, BPKPAD dan Disdik Teken MoU dengan Kejari Paluta

harian9 author photo
PALUTA| H9
Sebagai bentuk kerjasama dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum dalam realisasi program kerja, dua Organ­isasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), yakni Dinas Pen­didikan dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menandatangani kerjasa­ma atau  Memorandum of Understanding (MoU) perpanjangan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Paluta yang berlangsung di Aula Kantor Kejari Paluta, Rabu (8/7).

Penandatangan Piagam Kerjasama antara dua OPD  dengan Kejaksaan Negeri Paluta tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara  diawali oleh Kadis Pendidikan Enda Mora Harahap dan dilanjutkan Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan SSTP MM bersama Kepala Kejaksaan Negeri Paluta Andri Kurniawan SH MH.

Kajari Paluta Andri Kurniawan  SH MH didampingi Kasi Datun Sahbana P Surbakti SH mengungkapkan MoU antara jaksa pengacara negara pada Kejari Paluta merupakan kerjasama perpanjangan dan lanjutan dalam hal pemberian bantuan hukum dan pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi OPD terkait.

Menurutnya MOU ini adalah kali kedua dari MOU sebelumnya yang Nota kesepahamannya tetap sama yaitu bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang terdiri atas lima kewenangan, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

"Mou ini merupakan lanjutan dari MoU yang terdahulu yang telah habis masa berlakunya hingga tahun 2019, yang mana lanjutan terdahulu dilatarbelakangi atas kepercayaan Pemkab Paluta kepada kejaksaan Negeri Paluta khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan kemudian pada tahun ini dapat dilakukan penandatangan MoU kembali," tegas Sahbana.

Sementara, Kepala BPKPAD kabupaten Paluta Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan SSTP MM menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut sebagai salah satu langkah untuk antisipasi permasalahan hukum khususnya dibidang perdata dan tata usaha negara.

“Semoga dengan adanya kerjasama tersebut, kedepannya seluruh program kerja bisa terealisasi dengan baik sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat mencegah terjadinya potensi maupun tindakan yang melanggar hukum,” pungkasnya.(WD-009)
Komentar Anda

Berita Terkini