-->

Bupati Tapsel Akui, PAD Tapsel Andalkan Deviden Bank Sumut

harian9 author photo
TAPSEL| H9
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M. Pasaribu menyebut bagi hasil laba atas saham (deviden) di Bank Sumut menjadi bagian andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi keuangan negara yang terdampak Covid-19.

Hal itu disampaikan Bupati Syahrul, saat menerima audensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) periode 2020-2023, di ruang kerja Bupati di Kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Selasa (30/06/2020).

" Di tengah kondisi keuangan negara yang terdampak pandemi Covid-19 ini, deviden Bank Sumut menjadi bagian andalan sumber PAD kita. Selama kami mempimpin Tapsel, total deviden yang kita terima dari Bank Sumut mencapai Rp.463.693.672.639.-, ” ujar Syahrul.

Syahrul merincikan, penerimaan deviden PT. Bank Sumut untuk Kabupaten Tapsel yakni, tahun 2010 sebesar Rp.17,47 M, 2011 Rp.30,50 M, 2012 Rp.32,20 M, 2013 Rp.35,27 M, 2014 Rp.46,87 M, 2015 Rp.39,42 M, 2016 Rp.33,62 M, 2017 Rp.50,86 M, 2018 Rp.61,93 M, 2019 Rp.51,58 M dan tahun 2020 sebesar Rp.48,57 M.

" Hingga tahun 2020, total penerimaan deviden sebesar Rp.463.693.672.639.- dan penyertaan modal Pemkab Tapsel di Bank Sumut sudah mencapai Rp.190.957.002.679 atau 9,16 persen. Besarnya penyertaan modal ini menjadikan Pemkab Tapsel daerah pemegang saham terbesar kedua setelah Pemprov Sumut 45,69 persen, " terangnya.

Lebih lanjut Syahrul menjelaskan, selain telah menerapkan sistem pembayaran non tunai, saat ini seluruh urusan keuangan di Kabupaten Tapsel hanya ada di Bank Sumut. Artinya, Pemkab Tapsel hanya memiliki satu rekening (single acount) dan itu berada di Bank Sumut.

" Kepada pemerintah daerah se Sumatera Utara, Bupati Tapsel mengajak untuk bersama-sama membesarkan Bank Sumut yang merupakan Bank milik seluruh rakyat Sumut, yang tujuannya juga untuk pembangunan Sunut, " paparnya.

Terkait rapat koordinasi melalui video confrence, antara Wakil Gubernus Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Sumut dengan Kepala Daerah se Sumut, Syahrul menyampaikan, topik pembicaraan menyangkut tentang optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan peran OJK dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara. 

Tentang optimalisasi upaya pencegahan korupsi di sektor perbankan, topik ini sejalan dengan fokus aksi pencegahan korupsi, sebagaimana halnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Rapat dibuka Wagubsu Musa Rajekshah. Antara lain menjelaskan Cash Management System Kas Daerah (CMS Kasda), yang merupakan program Bank Sumut dalam hal pelayanan alur sistem keuangan pemerintahan daerah.  

Kasatgas Korsubgah Wilayah I KPK Maruli Tua Manurung, dalam paparan tentang Program Pencegahan Korupsi Sektor Perbankan, meminta Bank Sumut untuk serius melakukan pencegahan korupsi dengan cara memperkuat sistem kelembagaan dan tata kelola.

Dilanjutkan dengan paparan tentang Fungsi Pengawasan Jasa Keuangan oleh Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusup Ansori. Terakhir paparan tentang Program Pencegahan Korupsi BPD oleh Direktur Utama Bank Sumut Muchammad Budi Utomo.

“ Tadi ada pekerjaan yang bersifat penting dan segera, saya tidak bisa mengikuti rapat secara keseluruhan dan mewakilkannya kepada Sekda Parulian Nasution. Tetapi menjelang berakhirnya rapat, saya masih sempat mengkuti, " jelas Bupati Tapsel. (WD.014)

Komentar Anda

Berita Terkini