-->

Komisi III DPRD Deliserdang Tegaskan Ruko Tanpa IMB Di Emplasemen Kualanamu Di Bongkar

HARIAN9 author photo
DELI SERDANG| H9
Komisi III  DPRD Deliserdang kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP)  yang kedua kalinya dengan memanggil pihak PTPN II , Satpol-PP ,Dinas Pendapatan ,BPN Deliserdang dan Pihak Pengusaha yang membangun belasan rumah toko di lahan perkebunan PTPN II Tanjung Garbus Pagar Merbau TGPM Afdeling 7 di Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang di ruang rapat Komisi III DPRD Deliserdang Senin 20/07/2020.

RDP di buka langsung oleh Ketua Komisi III  Nusantara Tarigan ,Wakil Ketua Bayu Sumantri Agung  dan Anggota diantaranya Mikail TP Purba  .

Nusantara Tarigan menyebutkan dalam RDP kalau tanah yang di bangun belasan ruko di Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Deliserdang  tersebut  masih di dalam HGU aktif PTPN II dan itu sudah berulangkali disebutkan oleh pihak BPN .

" setelah rapat kemarin tegas kami sampaikan tidak boleh ada kegiatan bangunan sebelum ada izin dari pemkab Deliserdang ,Itu tugas satpol PP jangan buang bola .ini sudah empat bulan tapi tidak ada realisasi ,hari ini kita komitmenla kalau tidak punya ijin ya kita bongkar ,kita harus menjawab pertanyaan masyarakat dengan menegakkan Perda yang kita buat ," pungkasnya .

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Bayu .ini rapat kedua kali selama badan pendapat daerah tidak guna ,karena kita tau ,heran kita liat ini kerja satpol PP itu apa .selaku penegak perda ini tidak ada kalau cuma 86 dan 87 saja ,kalau GK bisa kerja di copot aja itu nanti kita bilang sama bupati ganti saja itu.

Kalau GK bisa kerja kepala satpol PP itu diganti saja ,ngak bisa kerja itu .kasian itu bupati masa Pandemic Covid-19 saat ini pemkab perlu retribusi .udah empat bulan GK ada hasilnya .kita heran di pasang police line .

" Apa perlu kita hapus saja perda retribusi Dideliserdang ini , jadi tegas kita minta bangunan ruko tanpa IMB tersebut dibongkar " pungkasnya.

Di sebutkan Bayu , terkait lahan PTPN II yang banyak di Deliserdang terkait PBB nya 22 milyar piutang PTPN II masih tertunggak .saya ingatkan PTPN II kalau tidak sesuai RTRW kabupaten Deliserdang tidak bisa dilaksanakan  Pembangunan ,jangan asal jual jual tanah PTPN saja pada consortium Ciputra.

' Kita setuju Deliserdang ini membangun dengan investasi tapi ikutilah aturan perda di Deliserdang ,PTPN II jangan sesuka hati  Dideliserdang ikuti aturan Dideliserdang , Itulahan berdasarkan BPN itu HGU no 106 masih terdaftar ,PTPN II itu sudah menjual lahan HGU ,bukan exs HGU ," tegas Bayu .

Hal senada disampaikan Anggota DPRD dalam RDP Kalau Satpol-PP tidak bisa bongkar nanti anggaran untuk mereka kita potong saja .karena tidak ada kerjanya .

" Kita sepakat kalau bangunan ruko di Desa Emplasmen kualanamu itu kita bongkar ,"ucap Mikail TP Purba .

Sementara itu  dalam Rekomendasi tersebut ditandatangani hanya pihak PTPN II diwakili Kordinator Humas PTPN II menolak meneken Rekomendasi untuk pembongkaran bangunan ruko tanpa IMB di Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Deliserdang.(WD-40)
Komentar Anda

Berita Terkini