-->

NNB Desa Sitopayan Pertanyakan Realisasi Anggaran Sejak 2016 pada Kades

harian9 author photo
PALUTA| H9
Naposo Nauli Bulung (NNB) adalah organisasi kepemudaan berbasis adat dan kedaerahan yang dibentuk disetiap desa. Bahkan diketahui bahwa sebagian besar pemerintah desa menganggarkan sejumlah dana untuk organisasi kepemudaan tersebut dari dana desa setiap tahunnya. 

Atas dasar hal tersebut, Pengurus NNB desa Sitopayan, kecamatan Portibi, kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mempertanyakan realisasi anggaran untuk NNB yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut.

Pasalnya, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, kalangan pemuda/i yang merupakan pengurus dan anggota NNB desa Sitopayan tidak pernah mengetahui realisasi anggaran tersebut dari kepala desa sehingga hal ini menjadi pertanyaan apakah anggaran tidak dianggarkan atau ada penggelapan dana.

Hal ini disampaikan oleh ketua NNB desa Sitopayan Agus Irawan Siregar melalui wakil ketua I Arpin Siregar didampingi dua anggota lainnya Jaharuddin Harahap dan Asrin Siregar, Senin (6/7).

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini tahun 2020, kami tidak pernah mengetahui realisasi anggaran NNB di desa kami ini. Kalau memang ada dianggarkan, kemana realisasinya,” ujarnya.

Bahkan katanya, mereka secara resmi sudah mempertanyakan hal tersebut melalui surat resmi kepada kepala desa dan tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada BPD, camat Portibi, pihak kepolisian dan pihak kejaksaan negeri kabupaten Paluta.

Namun, saat pihaknya mengantarkan surat klarifikasi dan permohonan informasi tersebut secara langsung kepada kepala desa, yang bersangkutan malah emosi dan meremas-remas surat mereka tersebut.

“Saat kami mengantar surat itu kerumahnya, kepala desa marah dan meremas surat kami itu,” ujar Arpin Siregar sembari menunjukkan pertinggal surat klarifikasi tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mempertanyakan terkait realisasi anggaran tersebut kepada mantan ketua NNB desa Sitopayan periode sebelumnya dan yang bersangkutan yakni Komaruddin Harahap mengatakan bahwa ia juga tidak pernah mengetahui realisasi anggaran tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya menyampaikan surat klarifikasi atau permohonan informasi tersebut secara langsung kepada kepala desa sebagai kepala pemerintahan didesa Sitopayan.

Lanjutnya, bersama surat permohonan informasi tersebut yang ditandatangani oleh ketua NNB desa Sitopayan Agus Irawan Siregar, mereka juga melampirkan tandangan dari 52 anggota NNB termasuk mantan ketua NNB desa Sitopayan.

“Bersama surat itu ada tandatangan 52 anggota dan juga mantan ketua NNB. Dan tembusannya juga sudah kita sampaikan ke Camat Portibi, BPD dan juga kejaksaan negeri,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap agar kepala desa Sitopayan dapat memberikan penjelasan terkait hal tersebut karena jika tidak ada tanggapan selama 3 x 24 jam, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor kepala desa, camat Portibi dan Kejaksaan Negeri kabupaten Paluta.

Arpin menyampaikan, diangkatnya permasalahan ini tidak lain demi keterbukaan informasi publik oleh pemimpin kepada warga mengingat betapa pentingnya transparansi dana desa kepada masyarakat.

“Kami berharap, jika jelas adanya unsur kecurangan anggaran oleh oknum, maka harus segera ditindak tegas oleh pihak terkait dan pihak yang berwajib. Karena hal seperti ini jangan sampai berkelanjutan kedepannya,” tegasnya.

Sementara, Camat Portibi Gusti Harahap saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat tembusan tentang permohonan informasi dari NNB desa Sitopayan tersebut.

Katanya, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Kades Sitopayan Habincaran Siregar dan sebagai tindak lanjutnya, Kades akan mengadakan musyawarah terkait hal tersebut bersama NNB dan hasilnya akan segera dilaporkan kepada pihak kecamatan.

“Tembusan surat itu kita terima tadi pagi. Saat kita klarifikasi, Kades mengatakan bahwa mereka akan mengadakan musyawarah bersama NNB besok dan hasilnya nanti akan dilaporkan kepada kami,” ujar Gusti melalui selulernya, Senin (6/7).

Sedangkan kepala desa Sitopayan, kecamatan Portibi yakni Habincaran Siregar saat dikonfirmasi mengatakan bahwa anggaran NNB desa Sitopayan sejak dirinya menjabat, tidak pernah dianggarkan didalam APBDes.

Hal ini disebabkan karena tidak ada surat keputusan (SK) dari NNB yang diakibatkan struktur kepengurusan dari NNB desa Sitopayan tidak pernah ada yang jelas.

“Dana NNB tidak pernah dianggarkan karena struktur kepengurusan mereka tidak ada yang  resmi dan jelas. Dan saya sudah mengundang mereka untuk bermusyawarah terkait hal itu dihari Selasa (7/7) besok,” pungkasnya. (WD-009).
Komentar Anda

Berita Terkini