-->

Pemkab Palas Bersama Kejari Teken Tindak Lanjut MoU Penanganan PTUN

HARIAN9 author photo
PALAS| H9
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Palas menandatangani MoU penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (PTUN), Senin (20/7/2020) di Pendopo rumah Dinas Bupati Palas Jalan Ki Hajar Dewantara Sibuhuan, Kecamatan Barumun.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Palas drg. H. Zarnawi Pasaribu,CHt, MM, MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Palas Arpan Nasution, S.Sos, para Staf ahli dan Asisten, kepala OPD, kepala bagian dan dari unsur kejaksaan Palas, serta Camat Se-Palas.

Sekdakab Palas Arpan Nasution dalam laporannya mengatakan, dasar hukum termasuk UU No 23 tahun 2013 dan juga tujuan dari MoU ini memperpanjang Mou lama yang sudah habis waktu.

Selain itu, Arpan juga memberi motivasi kepada Pejabat OPD untuk menghindari penyalahgunaan bebas kolusi dan nepotismi serta bersih dari korupsi.

Sementara Kajari Palas Kristanti Yuni Purnawanti SH MH, mengatakan, selama ini bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sudah bekerjasama dengan Pemkab terkait dengan gugatan perdata dari pihak ketiga terhadap aset-aset Pemda.

“kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU 2018 antara MA dengan Kejagung, tujuannya untuk mencegah tindakan korupsi,” ujar Kajari.

Dalam kesempatan itu, Kajari menambahkan, kerjasama ini dalam membantu Pemkab bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) turut melakukan penagihan-penagihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pihak ketiga. Serta kerjasama bagian hukum didalam memberikan pendapatan hukum dan pendampingan hukum lainnya.

“Dengan adanya perpanjangan kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum yang diberikan dapat betul-betul membantu Pemkab Palas, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat,” sebutnya.

Disamping itu, Kajari juga tak lupa untuk memguraikan seputar pencegahan, pengawasan, audit dan penindakan hukum dengan harapan segala bentuk proyek tidak menyalahi undang undang dan peraturan berlaku di Indonesia.

Ditempat yang sama, Bupati Padang Lawas, H. Ali Sutan Harahap mengatakan, berkayakinan bahwa Kejari Palas mampu melaksanakan nota kesepahaman dalam menerapkan hukum terutama bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

"Pemkab Palas siap mendukung dan bersinergi dengan program kejari palas dalam penerapan dan penegakan hukum" Pungkas Bupati Palas. (WD41)
Komentar Anda

Berita Terkini